Jakarta (ANTARA) - Kericuhan dalam gelaran job fair di kawasan Jababeka, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, pada Selasa (27/5), menjadi sorotan tajam dari anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi yang menilai insiden tersebut merupakan gambaran nyata betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat akan pekerjaan.
“Kejadian ini mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan, sekaligus buruknya mekanisme teknis yang diterapkan panitia,” ujar Nurhadi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Ribuan pencari kerja yang memadati satu titik lokasi hingga terjadi saling dorong, bahkan ada yang pingsan, menurut Nurhadi, menunjukkan ketidaksiapan manajemen penyelenggara.
Ia menyayangkan kericuhan itu hanya dipicu oleh rebutan memindai QR code berisi daftar perusahaan yang membuka lowongan.
"Harusnya lonjakan pengunjung sudah bisa diantisipasi dengan baik. Mulai dari pengaturan alur peserta, distribusi informasi secara digital, hingga penentuan titik lokasi acara seharusnya masuk dalam standar minimum penyelenggaraan job fair besar,” tegasnya.
Baca juga: Disnaker Sleman terus menginformasikan lowongan kepada korban PHK
Nurhadi mengingatkan bahwa job fair tidak boleh diperlakukan sebagai seremoni tahunan belaka, melainkan representasi dari masalah pengangguran struktural yang semakin nyata di masyarakat.
“Job fair harus menjadi jalan keluar nyata menuju pekerjaan yang layak, aman, dan bermartabat. Bukan cuma seremonial,” katanya.
Ia pun menyoroti peran pemerintah daerah yang dianggap belum optimal dalam merespons kebutuhan tenaga kerja dan menurutnya perusahaan-perusahaan di kawasan industri Bekasi yang mendapat beragam kemudahan dan insentif harus diberi tanggung jawab lebih dalam menyerap tenaga kerja lokal.
“Tidak adil jika industri hanya menikmati fasilitas tanpa kontribusi signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. Perlu ada regulasi yang mengikat,” tegasnya.
Baca juga: Bantul memanfaatkan ajang pameran produk unggulan adakan bursa kerja
Sebagai solusi jangka pendek, Nurhadi menyarankan agar job fair ke depan diselenggarakan secara terdesentralisasi di berbagai kecamatan atau zona industri. Selain itu, ia mendorong penguatan platform daring yang memungkinkan pencari kerja mengakses informasi tanpa harus hadir secara fisik.
“Bayangkan, puluhan ribu orang hanya ingin men-scan QR demi informasi pekerjaan. Ini bukti bahwa sistem kita belum manusiawi dan tidak berbasis data,” tuturnya.
Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kesesuaian antara ketersediaan lapangan kerja dan keterampilan para pencari kerja. Menurutnya, pelatihan vokasional dan bimbingan karier perlu diperbanyak, terutama jika tingkat mismatch terlalu tinggi.
“Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha harus diperkuat. Kita tidak bisa membiarkan masyarakat terus menjadi korban dari sistem yang tak peka terhadap realitas di lapangan,” ucapnya.
Nurhadi menutup dengan peringatan keras, angka pengangguran yang tinggi, ditambah gelombang PHK dan kejadian seperti ini, tidak boleh dibiarkan menjadi simbol kepanikan kolektif yang berulang.
Baca juga: Wamen P2MI: Waspadai modus penipuan loker lewat media sosial
Baca juga: Buruan daftar, ratusan lowongan pekerjaan tersedia di bursa kerja IPB University
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPR: Kericuhan job fair cerminan kebutuhan pekerjaan mendesak