Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyampaikan bahwa inklusivitas merupakan kunci utama dalam penguatan layanan kesehatan primer sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional yang berorientasi promotif dan preventif.
"Dalam perspektif Kementerian Kesehatan, inklusivitas adalah prinsip dasar pembangunan kesehatan yang memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal,” kata Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi Kemenkes Dita Novianti Sugandi Argadiredja di Jakarta, Kamis.
Layanan kesehatan primer merupakan tingkat pelayanan kesehatan pertama yang diakses masyarakat dan menjadi pintu masuk utama sistem kesehatan. Layanan tersebut berfokus pada upaya promotif dan preventif, disertai pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar, melalui fasilitas, seperti puskesmas, klinik pratama, praktik dokter, serta layanan kesehatan berbasis komunitas.
Pada kesempatan itu, dia juga menanggapi temuan Health Inclusivity Index (HII) yang dibagikan Haleon Indonesia. HII merupakan indeks yang memberikan perspektif berbasis data untuk memahami kondisi inklusivitas kesehatan di Indonesia secara lebih menyeluruh.
Salah satu temuan paling krusial dari indeks itu menunjukkan bahwa tantangan dalam inklusivitas kesehatan berdampak langsung pada ketahanan ekonomi suatu negara. Peningkatan literasi kesehatan berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi hingga Rp47 triliun per tahun, mengingat rendahnya literasi kesehatan berkaitan dengan biaya layanan kesehatan per individu yang hampir tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki pemahaman kesehatan yang baik.
Selain keuntungan ekonomi tahunan yang bisa dihasilkan oleh peningkatan literasi kesehatan, indeks itu juga mengungkap keuntungan lain ketika Indonesia berhasil membuat kesehatan menjadi lebih inklusif pada beberapa area, di antaranya, memperbaiki kualitas udara sesuai dengan standar PM2.5 yang ditetapkan WHO dapat mencegah hampir 160.000 kematian setiap tahun dan membuka manfaat ekonomi tahunan hingga Rp35 triliun bagi negara.
Selain itu, peningkatan kesehatan mulut dapat menghasilkan penghematan nasional sebesar Rp121 triliun atau bahkan Rp211 triliun jika intervensi ditargetkan kepada mereka yang paling membutuhkan.
Dita mengatakan kolaborasi multisektor diperlukan dalam mewujudkan inklusivitas kesehatan.
Dengan kolaborasi itu, menurut dia, masyarakat dapat memiliki pengetahuan dan kepercayaan diri dalam mengelola kesehatan secara mandiri, sekaligus memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam akses layanan kesehatan.
“Kami senantiasa menyambut kolaborasi multi-sektor untuk mendorong masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan dan kepercayaan diri untuk mengelola kesehatan mereka sendiri," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkes: Inklusivitas penting kuatkan layanan kesehatan primer