Jakarta (ANTARA) - Basarnas mengevaluasi secara total penanganan operasi SAR yang dinilai masih belum cukup responsif pada kesempatan pertama laporan permintaan pertolongan diterima, sebagaimana sejumlah catatan, termasuk dari Komisi V DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Kepala Basarnas Mohammad Syafii saat ditemui usai sarasehan bertajuk Penguatan Basarnas dalam Sistem SAR Nasional di Kantor Basarnas Pusat, Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa secara kompetensi dan pelaksanaan operasi mandiri, seluruh personel Basarnas sudah mampu menjalankan tugas pencarian dan pertolongan, termasuk dalam operasi di luar negeri.
Namun demikian, pihaknya mengakui bahwa ketika dihadapkan pada skala bencana besar yang melibatkan wilayah luas secara bersamaan, kapasitas sumber daya manusia dan perlengkapan yang ada dinilai perlu diperkuat agar sebanding dengan kebutuhan respons.
"Keterlambatan umumnya disebabkan jarak jangkauan wilayah kerja yang luas, dimana satu kantor Basarnas dapat mencakup hingga 33 kabupaten, sehingga waktu tempuh menuju lokasi terjauh menjadi tantangan tersendiri," kata dia.
Menurut dia, kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas lebih dari 17 ribu pulau, dengan lebih dari 5 ribu pulau berpenghuni, belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah kantor operasional Basarnas yang saat ini baru berjumlah 45 unit. Belum lagi ancaman gempa bumi skala besar dari 13 zona megathrust yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Samudra Hindia barat Sumatera-Samudra Hindia selatan Jawa.
Dengan keterbatasan yang ada, Basarnas sangat mengapresiasi atas peran para mitra yang terlibat aktif memberikan komitmennya demi memaksimalkan respons penanganan operasi SAR.
Sarasehan dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno itu dihadiri Menteri Perhubungan Dudhy Purwagandi, Kepala BNPB, Suharyanto beserta para Kepala Staf dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Perwira tinggi polisi Korps Sabara Mabes Polri.
Dalam sarasehan tersebut melahirkan beberapa gagasan, salah satunya penerapan satu data - satu komando nasional yang memungkinkan segera pengerahan personel-logistik-alutsista SAR saat terjadi keadaan darurat guna mempercepat penyelamatan korban.
Kepala Basarnas, Mohammad Syafii mengungkapkan bahwa hasil sarasehan akan ditindaklanjuti melalui kajian dan penyusunan langkah strategis guna memastikan kehadiran Basarnas sebagai representasi negara dalam menjamin keselamatan warga dapat dilakukan lebih cepat dan optimal.
"Juga akan dibuat nanti dalam banyak peraturan kepala badan, juga Kepala Basarnas. Intinya penguatan, komunikasi, komando koordinasi yang melibatkan seluruh potensi SAR," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Basarnas evaluasi total penanganan SAR setelah dinilai belum responsif