Jakarta (ANTARA) - Perlintasan sebidang di dekat Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menjadi titik awal sekaligus akhir hari bagi Ocim (53) dalam mencari nafkah.
Ia bukan bekerja di dalam kantor dengan mengenakan lanyard sembari diterpa dinginnya pendingin ruangan. Cukup dengan kaos sederhana dan kepekaan membaca arah angin, Ocim mampu mengantongi sekitar Rp50 ribu setiap harinya.
Telinganya seolah-olah telah kebal terhadap bising deru kendaraan bermotor yang bersahutan dengan gemuruh kereta yang hilir-mudik tanpa jeda.
Sorot matanya tetap terlihat tajam di bawah terik matahari yang tak kalah panas, menandingi kerasnya tanggung jawab yang ia pikul.
Seorang pedagang kerupuk berhenti di perlintasan kereta sebidang saat KRL melintas di kawasan Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta, Senin (4/5/2026). ANTARA/Luthfia Miranda Putri/am.
Selama lebih dari 15 tahun, Ocim menjaga perlintasan itu secara swadaya. Tanpa gaji tetap, tanpa perlengkapan memadai, dan tanpa jaminan keselamatan, ia bersama sembilan rekannya bergantian berjaga demi satu tujuan yakni mencegah kecelakaan di depan mata.
“Orang tahunya kami digaji, padahal tidak. Ini swadaya masyarakat saja, supaya tidak ada kejadian,” kata Ocim.
Perlintasan yang dijaganya bukanlah jalur resmi dengan fasilitas lengkap. Tidak ada palang otomatis, tidak ada sirine, bahkan pos jaga yang dulu pernah berdiri kini telah hilang. Yang tersisa hanyalah dua batang besi bekas palang yang tak lagi berfungsi.
Di tengah keterbatasan itu, Ocim hanya mengandalkan insting. Ia membaca tanda-tanda kedatangan kereta dari suara klakson, getaran kabel, hingga intuisi yang terlatih selama bertahun-tahun.
“Kami harus jeli. Kadang suara enggak kedengeran, jadi lihat kabel bergerak,” ujarnya.
Tugas itu tidak ringan lantaran jalur rel di lokasi tersebut berkelok, membuat pandangan terbatas. Dalam kondisi tertentu, kereta bisa datang tanpa terlihat dari kejauhan.
Setiap beberapa menit, kereta KRL melintas dari arah Rangkasbitung maupun Tanah Abang. Di sela-sela itu, kendaraan terus berdatangan, terutama pada pagi hari ketika pelajar dan pekerja memadati jalan alternatif yang menghubungkan Ulujami dan Bintaro.
Di titik inilah ketegangan kerap terjadi. Ocim mengaku, tantangan terbesar bukan hanya kondisi infrastruktur, tetapi juga perilaku pengendara.
“Kadang sudah di-setop, masih saja nerobos,” katanya.
Menurutnya, banyak kecelakaan di perlintasan sebidang terjadi karena pengendara memaksakan diri melintas, bahkan ketika kereta sudah mendekat.
Ia pernah menyaksikan langsung sebuah mobil tertabrak kereta beberapa tahun lalu. Kendaraan itu sempat terpental, meski tidak menimbulkan korban jiwa.
“Itu sudah diingatkan, tapi tetap maksa,” ujarnya.
Peristiwa kecelakaan kereta di Bekasi Timur yang menewaskan belasan orang beberapa waktu lalu, bagi Ocim, bukanlah kejadian yang mengejutkan.
Baginya, tragedi seperti itu bisa terjadi kapan saja jika kewaspadaan diabaikan.
“Apes itu enggak ada di kalender,” katanya pelan. Matanya menatap jauh ke rel yang tak pernah benar-benar sepi dari ancaman.
Meski sering menghadapi situasi berisiko, Ocim tetap bertahan. Penghasilannya hanya berasal dari pemberian sukarela pengguna jalan, berkisar Rp30 ribu hingga Rp50 ribu per hari.
Namun baginya, menjaga keselamatan jauh lebih penting daripada imbalan.
Di perlintasan itu, ia bukan sekadar penjaga jalan, melainkan garis terakhir antara hidup dan maut bagi banyak orang yang melintas.
Baca juga: Kronologi kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur
Ia berharap ada perhatian lebih dari pemerintah, baik dalam bentuk fasilitas maupun sistem peringatan tambahan seperti sirine atau tanda visual.
“Minimal ada tanda atau bunyi peringatan supaya orang tahu kereta mau lewat,” katanya.
Sosok seperti Ocim menjadi penjaga sunyi yang bekerja tanpa sorotan.
Setiap hari dia berdiri di tepi rel, menahan laju kendaraan, mengangkat tangan memberi isyarat, dan berharap semua yang melintas bisa sampai tujuan dengan selamat.
Sebab baginya, satu nyawa yang terselamatkan adalah alasan untuk tetap bertahan.
Keberlanjutan DDT
Merujuk data, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan mencatat sedikitnya 11 perlintasan sebidang di wilayah tersebut, dengan beberapa di antaranya berada di kawasan padat seperti Kebayoran Lama.
Berdasarkan data nasional Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada 2026, tercatat 40 kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang.
Mayoritas insiden, yakni 57,5 persen atau 23 kejadian, terjadi di perlintasan tanpa palang pintu. Sementara itu, 17 kejadian lainnya (42,5 persen) terjadi di perlintasan yang dilengkapi palang pintu.
Pemicu utama kecelakaan didominasi perilaku pengendara yang menerobos, yakni 34 kasus. Faktor lainnya meliputi kendaraan mogok (4 kasus) dan keterlambatan penutupan palang pintu (3 kasus). Dampaknya sangat fatal: 25 orang meninggal dunia (61 persen), 5 orang mengalami luka berat (12 persen), dan 11 orang luka ringan (27 persen).
Kendaraan yang terlibat terdiri atas 22 mobil (55 persen) dan 18 sepeda motor (45 persen).
Adapun penyebab kendaraan mogok di perlintasan antara lain: (1) mobil berhenti karena mesin mati di atas rel, (2) roda belakang sepeda motor tersangkut akibat membawa beban berat, seperti ayam dagangan, (3) mobil mengalami gangguan mesin saat berada di tengah rel, dan (4) truk lowdeck tersangkut karena perbedaan elevasi atau gradien perlintasan yang tidak sesuai.
Baca juga: Terbaru, KAI catat Korban meninggal insiden Bekasi Timur jadi 16 orang
Mantan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) Riza Primadi menilai penghapusan perlintasan sebidang bukan solusi utama untuk mencegah kecelakaan, seperti yang terjadi di Bekasi Timur. Menurutnya, persoalan tersebut juga berkaitan dengan belum tuntasnya proyek Double Double Track (DDT).
Namun sebagai solusi sementara berkaitan dengan belum tuntasnya proyek Double Double Track (DDT).
“Dalam kasus ini pokok persoalannya bukan semata perlintasan sebidang. Dan menyelesaikan DDT jauh lebih masuk akal,” kata Riza.
Riza menilai pembangunan jalan layang (flyover) atau jalan bawah tanah (underpass) memang penting, namun tidak langsung menyentuh akar persoalan dalam kasus ini.
Riza menjelaskan, selama KRL dan kereta jarak jauh masih berbagi jalur, potensi kecelakaan tetap tinggi. Karena itu, solusi yang lebih tepat adalah memisahkan jalur melalui pembangunan DDT.
Ia juga menyoroti bahwa wacana penghapusan perlintasan sebidang membutuhkan biaya besar dan tidak serta-merta menyelesaikan masalah operasional kereta.
"Langkah prioritas seharusnya difokuskan pada penyelesaian infrastruktur yang secara langsung berkaitan dengan keselamatan perjalanan kereta api," ucap dia.
Butuh disiplin masyarakat
Sementara itu, pengamat transportasi, Darmaningtyas, menilai peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan kedisiplinan masyarakat.
Menurut dia, langkah utama yang harus dilakukan adalah memperbaiki fasilitas perlintasan sekaligus meningkatkan kesadaran pengguna jalan.
“Yang pertama bangun perlintasan sebidangnya. Yang kedua mengedukasi warga, patuhilah palang pintu itu,” kata Darmaningtyas.
Ia menegaskan masyarakat harus mematuhi rambu dan peringatan yang ada, termasuk berhenti ketika sirine berbunyi dan palang pintu mulai ditutup.
“Kalau suara sirine dan palang pintu sudah berbunyi ya berhentilah, jangan menerobos gitu ya,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas penyeberangan yang memadai oleh pemerintah agar masyarakat tidak menggunakan jalur ilegal.
Menurut Darmaningtyas, perlintasan liar kerap muncul akibat kebutuhan akses yang tidak terpenuhi.
“Memang perlintasan itu tidak semuanya diciptakan oleh pemerintah. Ada yang muncul dari inisiatif masyarakat atau developer,” ujarnya.
Ia menambahkan, tanggung jawab penanganan perlintasan harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah.
Meski demikian, ia mengkritik lemahnya konsistensi pengawasan terhadap perlintasan liar.
Karena itu, ia menekankan bahwa keselamatan di perlintasan sebidang hanya dapat tercapai melalui kombinasi infrastruktur yang memadai dan perilaku masyarakat yang disiplin.
Pembangunan fisik, menurutnya, harus berjalan seiring dengan edukasi agar masyarakat tidak melanggar aturan.
Ia juga menilai keberadaan perlintasan liar tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, sebab banyak yang muncul akibat kebutuhan akses masyarakat atau pengembangan kawasan.
Melihat berbagai persoalan itu, maka pembangunan underpass, pengawasan, dan edukasi adalah jalan keluar yang tak bisa ditunda. Hingga hari ini, di banyak titik yang luput dari perhatian, keselamatan masih dititipkan pada sosok-sosok sederhana.
Salah satunya adalah penjaga perlintasan liar yang dengan upah tak seberapa, berdiri menghadang risiko yang tak pernah bisa mereka jadwalkan. Bagi mereka, satu kelengahan bukan sekadar kesalahan, melainkan kehilangan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: 50 ribu Rupiah untuk jaga nyawa di perlintasan sebidang