Pemerintah perlu berpihak pada petani
Jakarta (ANTARA Jogja) - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Oesman Sapta mengatakan pemerintah perlu berpihak kepada petani untuk meningkatkan produktifitas pertanian bagi pencapaian cita-cita ketahanan pangan dalam negeri.
"Strateginya adalah berpihak pada petani. Masalah ini sering saya dengungkan agar pemerintah terus mendorong keberpihakan kepada petani," Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Oesman Sapta kepada ANTARA, di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan, para petani harus diberikan kemudahan dalam menjalankan aktifitas produksi pertaniannya seperti diberikan kemudahan kredit usaha dan juga penyediaan bibit unggul. Langkah tersebut, menurut dia, bagian dari strategi untuk merubah pola pikir petani dan menambah nilai tambah yang dimiliki petani.
Menurut Oesman, petani juga harus diberikan kewenangan untuk mengelola lahan dari pemerintah, karena selama ini masalah ini masih menjadi bagian belum bisa berkembangnya petani Indonesia. Dia mengatakan, setelah lahan diberikan itu, baru diberikan penyuluhan dan bibit unggul.
"Pemerintah juga harus melindungi produk petani dengan peran Perum Bulog sebagai penyangga. Jika harga beras turun, Bulog membeli, dan ketika harga beras naik, Bulog melepas cadangan," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan pertanian nasional dengan konsentrasi pada pertumbuhan pangan dalam negeri dan mengurani impor produk pangan. Dia mengatakan, pertumbuhan produksi pangan sudah menjadi fokus semua negara, karena di seluruh negara terjadi krisis pangan.
Oesman mengatakan, saat ini produksi jagung sudah meningkat, dari 4-5 ton per hektare menjadi 12 ton, sedangkan untuk singkong meningkat dari 80 ton menjadi 120 ton per hektare.
"Jadi ini tergantung bagaimana kita membangun sistem ke depan, jangan ada rencana tetapi tidak ada target," ujarnya.
Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan, sektor pangan merupakan peluang yang sangat besar dan strategis untuk dikembangkan di dalam negeri, sehingga target ketahanan pangan bisa tercapai.
"Pemerintah perlu memberikan kebijakan khusus terkait insentif agar sektor itu lebih diminati," katanya.
Dia mengatakan, insentif itu bisa seperti sektor kelapa sawit ketika zaman orde baru dengan menggenjot produksi dalam negeri sehingga Indonesia menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia.
Suryo yakin bahwa Indonesia akan mencapai ketahanan pangan tahun 2014 karena memiliki lahan yang sangat subur untuk ditanami tanaman pangan. Namun menurut dia, hal itu hanya soal waktu yang diperlukan kesiapan dalam berbagai sektor.
"Syaratnya sederhana, kewirausahaan dan didukung dengan kebijakan moneter serta fiskal sehingga berbisnis di bidang itu menarik," ujarnya.
Sebelumnya, dalam pertemuan pemimpin forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) ke 24 di Vladivostok-Rusia pada 7-9 September 2012 diangkat empat tema sentral, yaitu integrasi regional melalui perdagangan dan investasi, ketahanan pangan, sistem rantai nilai, dan intensifikasi kerja sama untuk pertumbuhan yang inovatif.
Forum tersebut menyerukan kepada anggotanya untuk selalu siap menghadapi tantangan dan meredam risiko di tengah lingkungan ekonomi global termasuk pasar keuangan yang masih rentan terhadap krisis.
(SDP-53)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
