Germas selenggarakan "tracking" caleg DPR RI

Yogyakarta (Antara Jogja)- Gerakan Masyarakat Anti Kekerasan dan Diskriminasi akan menyelenggarakan "tracking" atau upaya mengenali lebih dalam para calon anggota DPR RI untuk daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sekretaris Gerakan Masyarakat Anti Kekerasan dan Diskriminasi (Germas) Hari Cahya kepada wartawan di Yogyakarta, Selasa, mengatakan "tracking" dilakukan untuk mengetahui rekam jejak caleg. Hasil "tracking" akan segera diinformasikan kepada masyarakat sebagai panduan memilih.

"Kami hanya ingin memberikan tambahan informasi saja kepada masyarakat mengenai caleg DPR RI. Agar dalam pemilu mendatang mereka tidak seperti memilih kucing dalam karung," kata Hari.

Menurut Hari, hingga saat ini informasi para caleg yang disampaikan baik melalui sosialisasi, iklan politik, maupun kampanye belum lengkap mengenalkan seluruh profil caleg.

"Untuk mengetahui porto folio sesungguhnya dari caleg, terutama yang menyangkut rekam jejak serta pandangan-pandangan dasar caleg," katanya.

Acara "tracking" akan dilaksanakan di Balai Kota Yogyakarta pada 28 Maret 2014. Acara itu akan dilaksanakan dengan mekanisme tertulis dan lesan.

Namun demikian, pelaksanaan "tracking" untuk sementara hanya dilakukan kepada calon anggota DPR RI dari Dapil DIY yang berjumlah 95 orang.

Calon anggota DPR RI diprioritaskan karena yang akan secara langsung bersinggungan dengan proses seleksi pejabat serta persoalan berskala nasional.

"Memang untuk sementara hanya DPR RI sebab selain memiliki SDM yang terbatas, kami juga memiliki keterbatasan ruang dan waktu," katanya.

Selanjutnya, hasil "tracking" tertulis para caleg akan didokumentasikan dan diserahkan kepada KPU. Data tersebut juga akan disebarluaskan kepada masyarakat melalui media massa baik online maupun cetak.

Hasil tracking akan dirangkum dalam format data base serta diharapkan dapat diakses publik paling lambat pada 2 April 2014. Dokumentasi berupa video juga akan diunggah melalui "Youtube".

"Dari data yang dihasilkan, tidak akan ada rekomendasi agar publik memilih calon tertentu. Bukan pula penilaian atas baik, buruk atau benar, salah caleg," katanya.

Sementara itu, komisioner KPU DIY, Guno Tri Tjahjoko mengapresiasi inisiatif itu. Upaya itu akan berperan sebagai pendidikan politik bagi masyarakat.

Ia juga menilai, upaya "tracking" perlu dilakukan dari kalangan masyarakat sendiri, karena partai politik beserta caleg DPRD/ DPR RI sejauh ini belum melakukan sosiaslisasi secara efektif.

"Partai selain berkewajiban memberikan pendidikan politik kepada kadernya, juga memiliki tanggungjawab memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tapi rupanya itu belum maksimal dilakukan," katanya.

(KR-LQH)