BPPD: 10 desa berpotensi terkena tsunami

Kamis, 17 September 2015 15:22 WIB

Ilustrasi (Foto ANTARA/doc)

Kulon Progo (Antara Jogja) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengidentifikasi 10 desa di empat kecamatan setempat berpotensi terkena bencana tsunami.

"Informasi dari BMKG DIY, adanya potensi tsunami di kawasan pesisir selatan dikarenakan pergerakan lempengan yang mengakibatkan gempa," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo, Untung Waluyo di Kulon Progo, Kamis.

Ia mengatakan empat kecamatan yang berpotensi tsunami, yakni Kecamatan Temon di Desa Jangkaran, Paliham, Sindutan, dan Glagah.

Selanjutnya, Kecamatan Wates di Desa Karangwuni, Kecamatan Panjatan di Desa Garongan, Bugel, dan Pleret. Kemudian di Kecamatan Galur meliputi Desa Karangsewu dan Banaran.

"Kami telah memasang delapan alat peringatan dini (EWS) mulai dari Desa Banaran sampai Pasir Mendit," kata Untung.

Selain memasang EWS mengantisipasi bencana tsunami, kata Untung, BPBD tetap bekerja yaitu dengan menyiapkan kapasitas masyarakat dan sarana prasarana pendukung agar masyarakat mampu mengatasi diri sendiri.

"Saat kejadian bencana, dua jam pertama masyarakat harus mampu menyelamatkan dirinya sendiri secara mandiri, agar bisa menyelamatkan diri sendiri, saat tidak terjadi bencana dilakukan aktifitas sosialisasi untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap bencana, sehingga dibuat suatu desa tangguh atau siaga bencana," kata Untung.

Dia mengatakan program desa tangguh bencana, masyarakat diberi pemahaman tentang bahaya ancaman bencana tsunami, membuat jalur evakuasi, dan membuat simulasi termasuk membentuk relawan.

Menurutnya sirine ini, sebagai sebuah alat, bisa jadi fungsinya terganggu, sehingga masyarakat harus diberi pemahaman bahwa alat ini harus dirawat dan dijaga bersama-sama.

Untuk mengurangi risiko bencana, Untung memastikan rantai peringatan dini bisa berjalan melalui berbagai alat komunikasi yang ada, termasuk SMS gateway, sirine, dan saling mengingatkan diantara masyarakat.

"Alat ini penting karena bisa memberika rasa aman kepada masyarakat ataupun membuat masyarakat lebih tentram," katanya.

Ia mengatakan BPBD juga sudah memiliki kesepakatan jika ada gempa bumi melebih 7 SR, alat ini akan diaktifkan, baik ada atau tidak ada tsunami, sehingga masyarakat bisa segera menjauhi pantai.

"Lebih baik dimaki-maki masyarakat karena membunyikan sirine namun tidak ada tsunami, daripada ada tsunami namun sirine tidak berbunyi," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BMKG DIY Tony Agus Wijaya di Kulon Progo, Kamis, mengatakan di wilayah DIY baru ada dua sistem peringatan dini tsunami (InaTEWS-Indonesia Tsunawi Early Warning System), yaitu dipasang di Pantai Parangtritis Bantul sekitar tiga tahun lalu, dan di Pantai Glagah, Kulon Progo yang baru saja selesai.

"Pemilihan ini bukan berdasarkan kerawanan daerah terhadap bencana, tetapi sebagai percontohan yang dipilih oleh BMKG Pusat. Kami berharap Pemda DIY bisa mengembangkan di sepanjang pantai selatan yang memiliki potensi tsunami," kata Tony.
KR-STR