Pokdakan Kulon Progo minta peralatan pakan alternatif

Senin, 18 Januari 2016 16:58 WIB

Kulon Progo (Antara) - Kelompok pembudidaya ikan di Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pemerintah setempat membantu peralatan pembuatan pakan ikan alternatif untuk mengantisipasi melonjaknya harga pakan.

Anggota Kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) Mina Raya Kecamatan Galur Dawut di Kulon Progo, Senin, mengatakan selama ini pembudidaya ikan menggantungkan pakan ikan buatan pabrik yang harganya tinggi dan mengurangi pendapatan.

"Selama ini, pembudidaya ikan ketergantungan pakan pabrik. Untuk itu, kami berharap pemkab melalui Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kulon Progo memfasilitasi dan mendampingi pokdakan membuat pakan ikan alternatif," kata Dawut.

Ia mengatakan pakan alternatif dapat megantisipasi melonjaknya harga pakan pabrikan yang selama ini menjadi persoalan dan belum terpecahkan oleh pemkab dan pokdakan. Kedepan, pokdakan perlu diperdayakan untuk membuat pakan ikan secara mandiri.

"Kami optimistis program pembuatan pakan allternatif akan mengurangi ketergantungan pakan pabrik. Selain itu, pembuatan pakan akternatif akan memberdayakan petani jagung dan pemanfaatan limbah ikan dari Pelabuhan Tanjung Adikarto atau tempat pelelangan ikan (TPI)," katanya.

Anggota Komisi II DPRD Kulon Progo Priyo Santoso mengatakan pihaknya sangat mendukung pengembangan pakan alternatif untuk mendorong pengembangan budi daya ikan di tengah masyarakat.

Menurut dia, pembudidaya ikan dipermainkan oleh harga pakan ikan produksi pabrikan yang terus meningkat. Sedangkan, harga ikan dipasaran sangat rendah. Akibatnya, biaya pengeluaran produksi lebih tinggi, dibandingkan dengan harga jual ikan.

"Kami minta Pemkab melalui DKPP memfasiltasi pokdakan mengembangkan pakan alternatif, sehingga harga pakan lebih mudah, dan pendapatan pembudi daya ikan tinggi," kata politisi PAN dari Daerah Pemilihan (Dapil) Galur dan Lendah ini.

Selain itu, ia berharap budidaya perikanan darat ini dikelola secara profesional. Jangan sampai, pokdakan hanya memelihara ikan ketika mendapat bantuan, tetapi setelah bantuan berhenti, budi daya ikan juga berhenti.

"Pengembangan perikanan budi daya harus dikelola secara profesional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Budi daya perikanan darat harus berkelanjutan, sehingga perlu adanya pendampingan yang serius dari dinas terkait," kata Priyo.

(KR-STR)