DPRD minta Pemkab Bantul evaluasi pegawai honorer

Rabu, 28 Desember 2016 08:31 WIB

DPRD (Foto Istimewa)

Bantul (Antara Jogja) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta meminta pemerintah setempat melakukan evaluasi kinerja pegawai honorer atau tidak tetap di lingkungan pemerintahan daerah ini.

"Momentum akhir tahun anggaran ini dapat digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pegawai honorer, apakah benar-benar menunjang kebutuhan setiap SKPD atau tidak," kata anggota Badan Anggaran DPRD Bantul Setiya, di Bantul, Rabu.

Menurut dia, evaluasi pegawai honorer dilakukan sebagaimana amanah evaluasi gubernur atas APBD Bantul 2017 yang merekomendasikan agar pengadaan tenaga honorer harus menyesuaikan standar kebutuhan pegawai dimaksud.

Selain itu, kata dia, juga harus berdasarkan rekomendasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Saya tidak tahu persis di mana saja pegawai honorer itu ditempatkan. Namun saya yakin setiap SKPD ada, sehingga anggaran honorarium pegawai itu, saya harapkan digunakan secara efektif dan efisien," katanya lagi.

Ia menyebutkan, seperti di Pasar Seni Gabusan dengan sekitar 30 honorer, sehingga SKPD yang bersangkutan dapat melakukan evaluasi, kira-kira seimbang tidak dengan capaian kinerjanya, termasuk juga di tempat-tempat lain.

"Kami berharap ada standar beban kerja termasuk juga standar pemberian honor, kami tidak ingin ada yang kerja keras dan kontribusi besar diberi honor kecil dan sebaliknya. Ini bagian dari semangat keadilan dan kesejahteraan," katanya pula.

Setiya menegaskan bahwa penekanan DPRD adalah soal evaluasi kinerja, karena kontraknya diperbaharui tiap tahun, sementara terkait standar honor, pihaknya berharap bisa sesuai dengan UMR (upah minimum regional).

"Kami harap tiap-tiap SKPD tegas, bila kinerjanya tidak baik dan tidak kontributif agar dievaluasi, bila perlu ditinjau ulang kontrak kerjanya. Masih banyak tenaga kerja di Bantul yang siap bekerja dengan profesional," kata dia.

Menurut dia, tercatat setidaknya anggaran sebesar Rp37 miliar untuk pemberian honor bagi pegawai honorer atau tidak tetap itu, baik kontrak maupun tenaga harian lepas di lingkungan Pemkab Bantul.

"Jumlah pegawai honorer tidak sedikit dan seharusnya menghadirkan produktivitas yang besar bagi peningkatan layanan Pemkab Bantul," katanya lagi.

(KR-HRI