Pemkab Kulon Progo melantik anggota TPKAD

Pewarta : id Kulon Progo

Pemkab Kulon Progo (Foto Istimewa)

Kulon Progo (Antara) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, melantik anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang bertugas mengkoordinasikan program dan kebijakan di bidang peningkatan akses keuangan di daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Lokasi kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo, namun pada kesempatan pertama dipilih dua desa yang potensial untuk dikembangkan dan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibanding desa lain di wilayah ini," kata Wakil Bupati Kulon Progo Sutedjo di Kulon Progo, Selasa.

Ia mengatakan dua desa dengan tingkat kesejahteraan rendah, yakni Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap. Kalirejo merupakan satu desa dengan persentase jumlah KK miskin paling tinggi di Kabupaten Kulon Progo yaitu 45,25 persen.

Beberapa permasalahan yang melekat pada Desa Kalirejo antara lain adalah kurangnya infrastruktur, gaya hidup yang konsumtif, dan jeratan sistem ijon atau rentenir. Meskipun tergolong miskin, di desa tersebut terdapat beberapa potensi, antara lain potensi sosial budaya seperti kethoprak, panjidor, jathilan, kegotongroyongan yang tinggi.

Selanjutnya, potensi wisata meliputi Gunung Ijo, Gunung Agung, Gunung Salam, Petilasan Sunan Kalijogo, Petilasan Pangeran Wijoyokusumo. Potensi industri gula semut, andesit, emas, kayu, bambu.

Desq tingkat kesejahteraan rendah lian, adalah Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih yang mempunyai persentase jumlah KK miskin tertinggi kedua setelah Kalirejo, yaitu sebesar 33,92 persen berdasarkan data Sinangkis 2016. Permasalahan yang terdapat di Desa Sidomulyo adalah kurangnya akses masyarakat terhadap air bersih, kurang memedainya infrastruktur di wilayah desa, serta kurangnya akses terhadap permodalan untuk pengembangan usaha masyarakat desa Sidomulyo.

Adapun potensi yang terdapat di Desa Sidomulyo antara lain adalah potensi sosial budaya misalnya kegotongroyongan yang cukup tinggi, seni budaya jathilan, upacara adat Ngrapyak Sendang. Potensi wisata ada Puspo Ardi Talun Ombo, Tuk Sanga. Selanjutnya, potensi industri ada wingko,andesit, dan kayu.

"Kebijakan lain yang diimplementasikan adalah program bedah rumah yang tidak hanya memberikan stimulus kepada warga masyarakat kurang mampu yang mempunyai rumah tidak layak huni (RTLH). Kami juga mendorong lingkungan masyarakat di sekitar mereka yang miskin untuk peduli dan turut serta mengentaskan kemiskinan tetangganya atau dikenal dengan istilah Gerakan Gotong Royong Rakyat Bersatu (Gentong Rembes)," katanya.

Kepala OJK DIY Untung Nugroho mengatakan sesuai radiogram Menteri Dalam Negeri, kabupaten/kota di daerah segera dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Di DIY, telah dibentuk TPAKD sejak 2016 telah melakukan berbagai kerja.

"TPAKD Kulon Progo memiliki tugas meningkatkan akses keuangan yang mudah, misalnya meningkatkan akses masyarakat menabung, dan menjebadani pelaku UMKM memperoleh kredit yang banyak dituntut masyarakat," katanya.

(KR-STR)
Editor: Hery Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar