AP tunggu putusan polda rencana pengosongan lahan

Senin, 7 Mei 2018 14:03 WIB

Dirut PT Angkasa Pura I Faik Fahmi datang dalam penyerahan rumah relokasi di Desa Kedundang, Kabupaten Kulon Progo, DIY. (Foto ANTARA/Mamiek)

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - PT Angkasa Pura I menunggu keputusan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terkait rencana pengosongan paksa lahan milik warga penolak bandara di Kabupaten Kulon Progo yang masih bertahan di kawasan izin penetapan lokasi.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi di Kulon Progo, Senin, mengatakan pihaknya masih intensif melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terkait rencana pengosongan lahan bandara.

"Pagi ini, kami melakukan pertemuan dengan bupati terkait rencana pengosongan lahan, namun semua di bawah koordinasi Kapolda DIY. Kami masih menunggu informasi dari Kapolda DIY, kapan waktu eksekusinya," kata Fahmi.

Terkait usulan AP I soal pelaksaan eksekusi, Fahmi mengatakan pelaksanaan eksekusi di bawah langsung komando Kapolda. AP I sifatnya menunggu waktu yang tepat.

"Kami hanya memastikan proses pembangunan bandara tidak akan terhambat, apalagi terhenti karena masih adanya warga yang belum bersedia pindah," katanya.

Fahmi mengatakan semua tahapan pengosongan lahan bandara sesuai proses hukum. Apa yang dilakukan Angkasa Pura I sesuai kebutuhan masyarakat. Salah satunya, rencana pemindahan warga yang masih bertahan d ILP, AP I tetap berniat menyewakan rumah sewa sementara dan membantu pengosongan rumah.

"Namun, kami belum tahu rencana pasti pengosongan lahan. Kami menunggu intruksi Kapolda. Polda yang memiliki kewenangan melakukan eksekusi," katanya.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan sebisa mungkin pemkab menghindari pemaksaan dalam relokasi dan pengosongan. Kendati usaha tersebut bisa berhasil atau tidak berhasil.

Hasto menyatakan kesiapannya apabila harus terus melakukan pendekatan hingga sebelum Ramadhan. "Yang jelas Pemkab akan menjalankan peranan sosial kemanusiaan," katanya.

(KR-STR/07-05-2018 13:13:25)