Pemkab diminta sikapi rujukan berjenjang BPJS Kesehatan

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Akhid Nuryati meminta pemerintah setempat segera mengambil langkah strategis dan cepat mensikapi rujukan berjenjang BPJS Kesehatan.
     
Akhid di Kulon Progo, Minggu, mengatakan pemberlakuan rujukan berjenjang sangat merugikan masyarakat peserta BPJS Kesehatan.
   
"Pelayanan pasien BPJS Kesehatan, tahun ini, kami minta Bupati Kulon Progo dam jajarannya harus ada terobosan bagaimana mengatasi masalah rujukan berjenjang yang ada di RSUD Wates," pinta Akhid.
     
Menurut dia, kalau berbicara pendapatan daerah, maka pendapatan RSUD Wates anjlok. Hal terpenting yang segera ditangani, yakni orang-orang miskin yang sakit dilayani baik penyakit ringan dan berat dapat dilayani tingkat di RSUD Wates karena sumber daya manusia (SDM), dan peralatannya lebih memadai dibandingkan rumah sakit tipe D dan C. 
     
"Kami minta pemkab segera mensikapi ini, supaya pasien BPJS Kesehatan tidak dirugikan," katanya.
   
Akhid juga meyangkan pelayanan di RSU Nyi Ageng Serang yang terjadi penumpukan pasien, dan tidak ada pemisahan penyakit menular dan tidak menular,seperti pelayanan poli umum dan anak menjadi satu.
     
"Pasien juga mengeluhkan antrean obat yang panjang dan lama," katanya.
     
Sementara itu, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan Pemkab Kulon Progo sedang  mengupayakan pelaksanaan "system global budget" berbasis wilayah terkait BPJS Kesehatan.
     
Ia berharap BPJS Kesehatan menunjuk Kulon Progo sebagai proyek percontohan "system global budget". Sehingga, diharapkan rakyat mendapat pelayanan yang mudah, BPJS Kesehatan tidak merugi di Kulon Progo, operator juga nyaman melayani masyarakat.
     
"Kulon Progo siap jika Kulon Progo untuk menjadi proyek percontohan dengan system global budget berbasis wilayah terkait BPJS Kesehatan," kata Hasto.
     
Ia mengatakan global budget berbasis wilayah ini, BPJS Kesehatan mengalokasikan dana untuk pelayanan kesehatan di Kulon Progo sesuai kemampuan yang ada, kemudian jika kekurangan dana bisa "cost sharing" dengan Pemkab Kulon Progo. 
     
Menurut dia, sistem pelayanan BPJS Kesehatan yang diberlakukan saat ini sering mendapat masukan dari masyarakat dan beberapa pihak terkait pelayanan BPJS Kesehatan.
     
"Kami berharap adanya perubahan agar ada jalan keluar agar semua pihak nyaman. Untuk itu, global budget jadi satu harapan untuk keluar dari jeratan, tanpa merugikan pemangku kepentinhan. BPJS Kesehatan juga dijamin untuk tidak tombok untuk pelayanan lokal di Kulon Progo, masih menyimpan untuk menjangkau orang Kulon Progo yang berobat di luar Kulon Progo,"  kata Bupati Kulon Progo.
     
Bupati menekankan sepanjang mengurai permasalahan ini tidak bertentangan dengan lex superiority-nya, kemudian didampingi BPKP.
     
"Untuk payung hukum proyek percontohan dilakukan MoU antara BPJS Kesehatan dengan Pemkab Kulon Progo, dan siap jika akan menggunakan payung hukum yang lain," katanya.