Managua (ANTARA) - Pemerintah Nikaragua pada Senin mengatakan mereka memulai proses untuk membebaskan 100 tahanan politik dari penjara setelah mendapat protes dari pihak oposisi, yang akan mengabaikan perundingan untuk mengakhiri krisis politik dan mendorong pemogokan.
Pemerintah mengatakan pembebasan itu merupakan bagian dari rencana membebaskan 300 tahanan politik hinga 18 Juni, dan mengeluarkan pengumuman segera setelah oposisi mengeluarkan ancaman-ancamannya.
"Kami telah mengeluarkan perintah (pembebasan) 100 orang yang ditahan karena melakukan kejahatan melawan petugas keamanan dan ketentuan umum," demikian pernyataan dari kementerian dalam negeri.
Pemerintah telah menangkap ratusan orang ketika terjadi bentrok dengan kekerasan yang mulai meletus pada April 2018 saat Presiden Daniel Ortega berusaha memangkas manfaat kesejahteraan.
Protes dengan cepat meluas menjadi gerakan perlawanan dan menjadi ujian paling tajam bagi otoritas Ortega sejak mantan gerilyawan Marxixt itu menduduki jabatannya pada 2007.
Berbeda dengan pembebasan yang pernah dilakukan sebelumnya, pemerintah mengatakan bahwa sebagian utusan dari Komite Palang Merah Internasional (ICRC) hadir sebagai pemantau.
Oposisi Nikaragua memanfaatkan pembebasan tahanan politik ini sebagai syarat untuk berdialog dengan pemerintah.
Daftar 300 tahanan disetujui oleh pemerintah Ortega dan pihak oposisi pada awal tahun ini. Namun kedua pihak berselisih mengenai jumlah tahanan yang ada.
Ortega menyebut protes tersebut sebagai rencana di luar hukum oleh para musuh untuk mendepaknya, sedangkan para pengamat menuduh dia melakukan pelanggaran HAM dalam menumpas mereka yang berbeda pendapat.
Sejak protes terhadap pemerintahan Ortega berlangsung tahun lalu, lebih dari 324 orang meninggal dan 60.000 lainnya melarikan diri ke pengasingan, menurut organisasi HAM.
Sumber: Reuters
Baca juga: Warga AS ditembak mati di penjara Nikaragua
Berita Lainnya
Kemlu RI: Situasi Korsel berangsur pulih, evakuasi WNI tidak diperlukan
Kamis, 5 Desember 2024 20:04 Wib
Menlu: Posisi politik luar negeri Indonesia tetap non blok
Senin, 2 Desember 2024 13:49 Wib
Bawaslu DIY melakukan kajian tujuh dugaan politik uang di Sleman
Rabu, 27 November 2024 23:00 Wib
Jelang Pilkada, Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto ajak Gen Z lawan politik uang
Minggu, 24 November 2024 16:25 Wib
Bawaslu Kulon Progo intensifkan pengawasan mengantisipasi politik uang
Minggu, 24 November 2024 11:24 Wib
Polres Kulon Progo mengingatkan masyarakat tidak melakukan politik uang
Jumat, 22 November 2024 23:49 Wib
Bawaslu Yogyakarta patroli mencegah politik uang saat masa tenang pilkada
Jumat, 22 November 2024 21:03 Wib
Wali Kota Yogyakarta minta ASN menghindari politik praktis jelang pilkada
Selasa, 19 November 2024 21:56 Wib