Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mewacanakan pembebasan lahan pembangunan infrastruktur jalan Bedah Menoreh sepanjang 53 kilometer dilaksanakan pada 2021-2022.
"Pembebasan lahan dari Kecamatan Temon)sampai Kalibawang. Untuk tahap saat ini, pembangunan infrastruktur Bedah Menoreh yang paling cepat, yakni masjid, pelebaran jalan tingkungan karena longsor," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo Agus Langgeng Basuki di Kulon Progo, Minggu.
Terkait rencana pembangunan jalan dua batas wilayah DIY yang ada di Desa Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh dengan titik Desa Purwosari, Kecamatan Girimulyo, Langgeng mengatakan pembangunan Bedah Menoreh baru akan dilaksanakan mulai 2023 sampai 2025 dengan menggunakan dana keistimewaan.
"Pada 2020, ada pembangunan tapi tidak di situ. Pemkab melakukan pembebasan lahan sedikit demi sedikit, hanya berapa-beberapa kilometer yang sifatnya spot-spot tertentu. Anggaran pemkab sangat sedikit, sedangkan biaya total yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan hingga pembangunan jalan lebih dari satu triliun," katanya.
Langgeng mengatakan perencanaan pembangunan Bedah Menoreh baru akan dilaksanakan pada 2020. Anggaran perencanaan diproyeksikan menghabiskan anggaran sekitar Rp9 miliar.
"Perencanaannya mahal, sekitar Rp9 miliar, belum pembebasan lahan dan pembangunan fisiknya," katanya.
Sementara itu, Komisi III DPRD Kabupaten Kulon Progo mendesak pemerintah setempat segera membangun jalan yang menghubungkan dua batas wilayah DIY yang ada di Desa Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh dengan titik Desa Purwosari, Kecamatan Girimulyo.
Anggota Komisi III DPRD Kulon Progo Muhyadi mengatakan sejak kemerdekaan Republik 1945, dua batas wilayah DIY yang ada di Desa Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh dengan titik Desa Purwosari, Kecamatan Girimulyo tidak tersentuh pembangunan infratruktur.
Saat ini, pemkab sudah membebaskan lahan sepanjang enam kilometer dari batas wilayah DIY yang ada di Desa Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh sampai dengan titik Desa Purwosari, Kecamatan Girimulyo.
"Nilai ganti rugi pembebasan tanah tidak sebesar ganti rugi proyek Bandara Internasional Yogyakarta. Masyarakat hanya ingin, pemkab segera membangun jalannya supaya ke depan dapat menggerakan ekonomi mereka," kata Muhyadi di sela-sela melakukan kunjungan kerja di perbatanan DIY dengan Jawa Tengah yang ada di Kecamatan Girimulyo dan Samigaluh.
Menurut dia, pembangunan jalan di ruas jalan tersebut merupakan tolok ukur dari keberhasilan program Bedah Menoreh yang selalu didengung-dengungkan Pemkab Kulon Progo. Menurutnya, Badah Menoreh ini benar-benar menghubungkan wilayah yang terisolir menjadi wilayah dengan tingkat infrastruktur yang memadai.
"Jangan sampai program Bedah Menoreh ini hanya untuk mengangkat citra diri untuk kepentingan tertentu. Bedah Menoreh itu seperti program yang megah, tapi kalau dicek di lapangan, belum semegah apa yang dipikirkan oleh masyarakat," katanya.
Pemkab Kulon Progo wacanakan pembebasan lahan Bedah Menoreh 2021-2022 (VIDEO)
jalan dua batas wilayah DIY-Jawa Tengah yang ada di Desa Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh dengan titik Desa Purwosari, Kecamatan Girimulyo, di Kabupaten Kulon Progo belum tersabung. Jalan di kawasan tersebut sangat tidak layak. (Foto ANTARA/Sutarmi)
