Yogyakarta (ANTARA) - Kegiatan bedah buku bertajuk Pilar-Pilar Pemberdayaan Masyarakat Desa di Gedung Serbaguna Yayasan Ar Raihan, Bantul, Kamis (16/4/2026), menjadi upaya mendorong penguatan literasi sekaligus partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Pustakawan Ahli Utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY Budiyono mengatakan minat baca masyarakat Indonesia masih relatif rendah menurut data Unesco.
Ia menyebutkan tingkat membaca nasional masih sekitar 1 dari 1000 orang, sedangkan di DIY mencapai 49 dari 1000 orang, lebih tinggi dibandingkan provinsi lain.
“Kegiatan bedah buku ini merupakan salah satu upaya mencerdaskan masyarakat melalui literasi. Tahun ini ditargetkan 200 titik bedah buku di DIY, dan sebagian masih akan dilaksanakan dalam beberapa bulan ke depan,” ujar Budiyono.
Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Amir Syarifudin mengatakan kegiatan bedah buku menjadi salah satu upaya meningkatkan literasi masyarakat, sekaligus mendorong pemahaman terhadap potensi dan tantangan pembangunan desa.
“Bedah buku menjadi sarana untuk mendorong masyarakat gemar membaca, memahami literasi, serta mengenali situasi dan kondisi, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat desa,” ujarnya.
Amir menyebutkan bahwa desa memiliki potensi besar yang didukung oleh payung hukum melalui Undang-Undang Desa.
“Desa memiliki kewenangan luas untuk mengembangkan berbagai kegiatan. Potensi ini harus dimanfaatkan, termasuk dengan mendorong keterlibatan generasi muda di tingkat kalurahan,” kata Amir.
Ia mengatakan bahwa salah satu indikator kemajuan desa adalah meningkatnya pendapatan melalui Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKal), serta optimalisasi koperasi desa, sekolah rakyat, dan berbagai program pemberdayaan lainnya.
Penulis buku Pilar-Pilar Pemberdayaan Masyarakat Desa Tardi Alfatih menekankan pentingnya mengoptimalkan potensi desa melalui kolaborasi berbagai sektor.
“Jika potensi seperti alam, kuliner, dan budaya dikelola secara bersama-sama, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Menurut dia, terdapat empat pilar utama pemberdayaan desa, yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), desa wisata, koperasi desa, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Sementara itu, penulis lainnya, Jidda Robbani Al Azka, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai langkah konkret dalam memperkuat literasi kebijakan di tingkat akar rumput.
Ia menilai pemberdayaan masyarakat desa perlu mengubah paradigma dari objek menjadi subjek pembangunan.
“Pemberdayaan tidak cukup hanya bantuan material, tetapi juga perlu membangun kapasitas mental dan organisasi masyarakat agar mampu menghadapi tantangan desa saat ini,” ujarnya.
Ia berharap hasil dari bedah buku ini dapat ditindaklanjuti dengan program pendampingan lapangan atau pembuatan panduan praktis yang mudah diakses oleh perangkat desa pengiat sosial dan aktivis pemberdayaan di seluruh DIY.
