BPS sebut angka kemiskinan di Sleman turun 0,06 persen

id angka kemiskinan,Sleman,BPS Sleman, Paulus Henri Laksono,Yogya,DIY,Inflasi

BPS sebut angka kemiskinan di Sleman turun 0,06 persen

Ketua Tim Statistik Ketahanan Sosial BPS Kabupaten Sleman Paulus Henri Laksono. ANTARA/HO-Dokumen pribadi Paulus Henri Laksono.

Sleman (ANTARA) - Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan, angka kemiskinan di wilayah ini turun 0,06 persen point pada Maret 2024, karena rendahnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pangan.

Ketua Tim Statistik Ketahanan Sosial BPS Kabupaten Sleman Paulus Henri Laksono di Sleman Selasa, mengatakan persentase penduduk miskin Maret 2024 turun menjadi 7,46 persen.

"Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sleman mengalami penurunan 0,06 persen point pada Maret 2024 terhadap Maret 2023 sebesar 7,52 persen," kata Henri.

Ia menjelaskan, garis kemiskinan Maret 2024 lebih tinggi dibandingkan Maret 2023. Garis kemiskinan 2024 mencapai Rp513.926 per kapita per bulan, sedangkan pada Maret 2023 mencapai Rp491.652 per kapita per bulan.

Pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Sleman mencapai 97,94 ribu orang atau 7,46 persen.

"Artinya, jumlah warga miskin naik sebesar 440 orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang sebesar 97,5 ribu orang atau 7,52 persen," katanya.

Namun demikian, lanjut Henri, kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) pada periode Maret 2024 menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan Maret 2023.

"Secara data makro, ini yang bisa menjelaskan perlambatan kemiskinan. Selain itu untuk kemiskinan yang relatif sudah cukup rendah untuk kasus DIY ada di Kota Yogyakarta dan Sleman. Biasanya penurunannya tidak secepat daerah yang persentase kemiskinannya relatif masih tinggi," katanya.

Henri juga mengusulkan supaya Pemkab Sleman melakukan pengendalian harga-harga kebutuhan pokok, sehingga inflasinya tetap terkendali.

"Selain itu, pemkab perlu melakukan peningkatan produksi pangan," katanya.