Jakarta (ANTARA) - Bagaimana sebuah bangsa yang dikelilingi lebih dari 17 ribu pulau menghadapi risiko bencana yang kian meningkat?
Pada Senin, 8 September 2025, pertanyaan besar itu dijawab melalui langkah penting Indonesia di Kantor Asian Development Bank Institute (ADBI), Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, ketika pemerintah memulai babak baru memperkuat ketahanan bencana melalui kerja sama strategis berskala global.
Penulis memimpin tim lintas kementerian/lembaga dalam sebuah pertemuan strategis bersama Prof Dr Bambang Brodjonegoro, Chief Executive Officer ADBI.
Diskusi ini membuka ruang baru bagi kolaborasi Indonesia dengan ADBI untuk membangun sistem pengurangan risiko bencana yang lebih terintegrasi, modern, dan berbasis pengetahuan global.
Tim Indonesia hadir dengan perwakilan dari berbagai institusi penting, termasuk di dalamnya Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB Nadhirah Seha Nur, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto, Sekretaris BPBD Jawa Barat Anne Hermadianne Adnan, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri.
Pertemuan ini diselenggarakan di sela-sela rangkaian pelatihan internasional bertajuk "Disaster Risk Resilience Management System and White Paper" yang diselenggarakan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) pada 8–19 September 2025.
Baca juga: Menteri PU gerak cepat tangani banjir Bali
Dengan memanfaatkan momentum ini, Indonesia ingin memperkuat jejaring kerja sama dan memperkaya perspektif tentang manajemen risiko bencana melalui pertukaran pengalaman langsung dengan para ahli internasional.
Sebagai negara kepulauan dengan kerentanan bencana yang tinggi, Indonesia memiliki kesamaan karakteristik geografis dan tantangan dengan Jepang.
Karakteristik dan tantangan itu, mulai dari risiko gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kekeringan, hingga fenomena hidrometeorologi ekstrem lainnya, dua negara ini sama-sama dihadapkan pada realitas alam yang menuntut kesiapsiagaan tinggi.
Itulah sebabnya,budaya tangguh bencana harus menjadi fondasi utama bagi masyarakat Indonesia.
Tidak cukup hanya mengandalkan peralatan dan teknologi, yang lebih penting adalah membangun kesadaran kolektif dan perilaku adaptif yang melekat di setiap individu dan komunitas.
Dalam konteks ini, Kemenko PMK telah menjadikan penguatan budaya tangguh bencana sebagai prioritas melalui program "Kita Tangguh”, sebuah flagship program nasional yang dirancang untuk membentuk masyarakat yang lebih siap, teredukasi, dan responsif terhadap risiko bencana.
Baca juga: BNPB modifikasi cuaca di Jatim antisipasi banjir seperti Bali
Program ini mengedepankan kolaborasi lintas pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat sipil.
Keberhasilan program ini hanya bisa dicapai bila ekosistem kebencanaan Indonesia dikelola secara inklusif dan terintegrasi, dengan pembelajaran berkelanjutan yang didukung praktik terbaik dari negara-negara lain, termasuk Jepang.
Dalam diskusi, penulis menyampaikan sejumlah potensi kerja sama konkret antara Pemerintah Indonesia dan ADBI.
Bentuknya dapat meliputi pendidikan dan pelatihan kebencanaan, peningkatan kapasitas mitigator bencana, penelitian bersama, serta penerbitan modul, buku, dan panduan kebencanaan yang dapat menjadi rujukan nasional.
Oleh karena itu, investasi pada pengetahuan dan kapasitas sumber daya manusia adalah kunci utama membangun ketahanan bangsa.
Dengan dukungan ADBI, Indonesia berharap dapat mengakses metode, data, dan praktik terbaik manajemen risiko bencana internasional untuk kemudian diadaptasi ke konteks lokal.
