Memberdayakan pesisir lewat Kampung Nelayan Merah Putih

Minggu, 28 September 2025 10:34 WIB

Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Kapissa mendampingi Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dan Wakil Ketua DPR Papeg Hengky Dany Jikwa saat mengunjungi Kampung Nelayan Modern Samber-Binyeri Biak, Selasa (15/7). ANTARA/Muhsidin

Salah satu penyebab rendahnya penyerapan tersebut adalah terbatasnya infrastruktur SPBUN. Hingga Agustus 2025, hanya terdapat 416 SPBUN yang beroperasi, dengan 88 lokasi tambahan dalam tahap pembangunan dan 18 permohonan baru yang masih diproses.

Proses perizinan pembangunan SPBUN juga tergolong kompleks dan memakan waktu. Pengajuan izin melibatkan rekomendasi dari dinas kelautan dan perikanan di tingkat kota/kabupaten, provinsi, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Registrasi kemitraan SPBU nelayan, bahkan dapat memakan waktu hingga 57 hari kerja, atau sekitar tiga bulan, sehingga memperlambat perluasan akses BBM bersubsidi.

Di sisi lain, jangkauan manfaat BBM bersubsidi belum sepenuhnya menyentuh nelayan kecil dan tradisional. Survei nasional KNTI yang dilakukan pada periode 1 April hingga 21 Mei 2021 terhadap 5.292 nelayan di 25 kabupaten/kota pesisir menunjukkan bahwa penyaluran BBM bersubsidi belum tepat sasaran.

Salah satu temuan utama dari survei tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan dan kapal mereka belum tercatat dalam sistem administrasi perikanan. Hampir 70 persen nelayan tidak memiliki kartu nelayan, 87 persen tidak memiliki bukti pencatatan kapal, dan 74 persen tidak memegang Pas Kecil sebagai dokumen resmi untuk melaut.

Lebih dari 70 persen nelayan, bahkan mengaku tidak mengetahui cara mengurus dokumen-dokumen tersebut.

Baca juga: DIY usulkan empat lokasi Kampung Nelayan Merah Putih

Karena tidak memiliki kelengkapan administrasi perikanan, nelayan kecil dan tradisional kehilangan akses terhadap berbagai fasilitas, kebijakan, dan program pemerintah yang seharusnya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa tantangan dalam penyaluran BBM bersubsidi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut aspek legalitas dan kapasitas masyarakat dalam mengakses hak-haknya.

Melihat kompleksitas tantangan tersebut, pemerintah perlu melakukan intervensi yang lebih strategis dan terintegrasi.

Upaya percepatan pembangunan SPBUN, penyederhanaan proses perizinan, serta pendampingan administratif bagi nelayan menjadi langkah penting untuk memastikan akses BBM bersubsidi yang lebih merata dan tepat sasaran.

Dengan demikian, program KNMP dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat pesisir serta mendorong pengembangan ekonomi desa.

Membangun ekonomi desa

Program Kampung Nelayan Merah Putih harus dipastikan tidak berhenti sebagai proyek pembangunan infrastruktur semata.

Lebih dari itu, KNMP harus menjadi gerakan menyeluruh yang mendorong pengembangan ekonomi desa dan peningkatan kapasitas masyarakat—terutama nelayan tradisional yang selama ini menjadi tulang punggung kehidupan pesisir.

Setidaknya ada dua aspek utama yang harus menjadi fokus dalam pelaksanaan program ini. Pertama, adalah penguatan produksi masyarakat, terutama nelayan. Desa merupakan pusat kekayaan sumber daya ekonomi, mulai dari pertanian, perikanan, hingga kelautan.

Maka, pembangunan ekonomi harus diarahkan pada penguatan sarana dan prasarana produksi agar masyarakat dapat meningkatkan hasil dan kualitas produksinya, sekaligus memperluas akses pasar.

Nelayan, sebagai pelaku utama di wilayah pesisir, membutuhkan dukungan nyata dalam bentuk alat tangkap, tempat penyimpanan hasil laut, serta akses terhadap bahan bakar dan logistik. Ketika sarana produksi diperkuat, maka produktivitas dan daya saing nelayan pun akan meningkat.

Baca juga: Pemda DIY usulkan kawasan Pelabuhan Sadeng jadi Kampung Nelayan Merah Putih

Kedua, penguatan kelembagaan ekonomi rakyat. Potensi ekonomi desa tidak akan berkelanjutan tanpa kelembagaan yang mampu mengelola dan mengonsolidasikan sumber daya secara kolektif.

Nelayan kecil dengan skala produksi terbatas membutuhkan wadah, seperti koperasi untuk memperkuat posisi mereka dalam rantai pasok dan distribusi.

Koperasi berperan penting sebagai pengelola unit usaha, penyedia layanan produksi, dan penghubung antara nelayan dengan pasar. Melalui konsolidasi ekonomi berbasis koperasi, kampung-kampung pesisir dapat berkembang menjadi pusat industrialisasi kerakyatan, di mana proses hilirisasi produk perikanan dan kelautan dilakukan langsung oleh masyarakat.

Dengan pendekatan ini, kampung nelayan tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

KNMP harus dijalankan dengan pendekatan terpadu, menggabungkan pembangunan fisik, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Jika dijalankan secara konsisten dan partisipatif, program ini berpotensi menjadi simbol transformasi pesisir Indonesia. Bukan sekadar membangun desa, tetapi juga membangun harapan, kemandirian, dan masa depan yang lebih cerah bagi jutaan nelayan di seluruh negeri.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Memberdayakan pesisir lewat Kampung Nelayan Merah Putih