Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) menjadi motor penggerak pembangunan nasional.
Menurut dia, persoalan PBJP tidak hanya muncul pada tahap pelaksanaan, tetapi juga sejak perencanaan hingga pemilihan penyedia.
“Karena nilai anggarannya sangat besar, risikonya pun sangat tinggi. Pengawalan yang kuat dapat menyelamatkan sebagian besar keuangan negara,” ucapnya, dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Untuk diketahui, pemerintah meluncurkan fitur e-Audit Katalog Elektronik Versi 6 dalam memerangi korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang selama ini dikenal paling rawan dan menjadi ladang permainan mafia anggaran.
Inovasi digital yang dikembangkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan BPKP, memungkinkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan.
Selain itu, audit secara real-time berbasis data transaksi elektronik yang diharapkan mampu mendeteksi indikasi kecurangan sebelum kerugian negara terjadi.
Pihaknya berkomitmen untuk memperkuat pengawalan akuntabilitas PBJP sebagai salah satu instrumen fiskal utama pembangunan nasional.
Melalui perubahan paradigma pengawasan PBJ dari metode konvensional menuju pendekatan digital berbasis e-Audit, pendekatan baru ini memungkinkan deteksi dini terhadap transaksi anomali melalui pemantauan real-time terhadap data Katalog Elektronik.
Inisiatif ini merupakan kolaborasi antara BPKP, LKPP, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya memperkuat integritas dan transparansi PBJP.
“Dengan e-Audit, peringatan dini dapat langsung diterima pimpinan dan APIP. Tujuannya agar permasalahan bisa dicegah sejak awal, bukan baru ditemukan setelah anggaran terlanjur keluar,” ujar Ateh.
Pelaksana Tugas (PLT) Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menambahkan bahwa sektor PBJ masih menjadi episentrum kejahatan korupsi.
“Kita harus jujur bahwa sektor PBJ masih menjadi medan perang dalam konteks pemberantasan korupsi,” katanya yang juga Koordinator Stranas PK.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPKP: Pengadaan barang dan jasa pemerintah motor penggerak pembangunan
