Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan perubahan status Bulog menjadi badan otonom masih berproses dan sedang dibahas intensif di Komisi IV DPR RI.
Dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026 di Jakarta, Jumat, Rizal mengatakan pembahasan tersebut saat ini digodok di Komisi IV DPR RI dan telah melalui sejumlah rapat kerja, termasuk pertemuan pada Desember 2025.
"Ini sedang proses di Komisi IV DPR RI, sedang digodok, kemarin bulan Desember (2025) juga ada rapat di Yogyakarta. Terus kalau nggak salah hari ini juga ada rapat lanjutan," kata Rizal.
Ia meminta semua pihak bersabar menunggu hasil proses legislasi tersebut, dengan keyakinan dalam waktu dekat akan ada kepastian arah kelembagaan nasional yang lebih kuat mandiri berkelanjutan ke.
"Jadi teman-teman mohon waktu dan sabar saja insya Allah dalam waktu dekat akan segera ada kepastian," ujarnya.
Menurut dia, transformasi itu nantinya diharapkan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Bulog kembali kuat dan berperan strategis seperti masa kejayaan sebelumnya dalam menjaga kemandirian pangan nasional secara menyeluruh berdaulat, stabil dan kuat.
"Jadi harapannya sesuai dengan keinginan Presiden, Bulog kembali jaya seperti zaman dulu zamannya Pak Bustanil Arifin (mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) yang menjabat pada era Orde Baru, dari tahun 1973 hingga 1993)," jelasnya.
Konsep badan otonom memungkinkan Bulog memperluas mandat tidak hanya mengelola beras, tetapi juga berbagai komoditas strategis pangan nasional secara terpadu, efektif dan efisien.
Pengelolaan komoditas seperti minyak goreng, gula, tepung, telur dan daging dinilai penting agar Bulog memegang kendali langsung atas pasokan pangan strategis nasional.
Menurut dia, dengan kendali Bulog yang lebih luas, kemandirian pangan diharapkan terwujud dalam rantai pasok dari hulu hingga hilir secara terpadu.
"Yang namanya mandiri itu kan kita harus pegang sendiri beras, minyak, gula tepung, telur, dan sebagainya. Daging harus kita pegang sendiri, jangan dipegang orang lain. Itu namanya mandiri, harapannya Bulog seperti itu," ucap Rizal.
Adapun proses pembahasan di Komisi IV DPR berjalan paralel dengan komunikasi pemerintah.
"Jadi intinya Bulog siap melaksanakan tugas dari pemerintah maupun DPR ini, dalam hal ini Komisi IV sebagai mitra kami khusus di DPR," kata Rizal.
Rencana transformasi Perum Bulog menjadi badan otonom pertama kali diumumkan pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan adanya transformasi Bulog, perusahaan pelat merah tersebut tidak perlu lagi memperhitungkan untung rugi, seperti fungsi yang saat ini dijalankan sebagai korporasi atau BUMN.
Bulog disebut harus kembali menjadi lembaga yang tidak komersial untuk dapat mencapai swasembada pangan, dengan menjadi penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan nasional.
Diharapkan transformasi ini bisa cepat berjalan guna mendukung swasembada pangan yang ditargetkan bisa tercapai pada 2027.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dirut Bulog: Perubahan status jadi badan otonom berproses di DPR
