#AKUNTABEL

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan dasar penyesuaian tarif layanan kewarganegaraan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mendukung transformasi digital, dan menyesuaikan ...

Pembukuan digital menjadi solusi efektif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam membantu persoalan administrasi keuangan, sekaligus memenuhi kepatuhan perpajakan. Hal tersebut ...

Pembukuan digital menjadi solusi efektif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam membantu persoalan administrasi keuangan, sekaligus memenuhi kepatuhan perpajakan. Hal tersebut ...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama KPU kabupaten dan kota di wilayah itu melakukan pemutakhiran data partai politik setiap enam bulan sebagai upaya menjaga akurasi ...

Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan regulasi dan skema simulasi terkait penyaluran bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH) dan sejenisnya melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah ...

MPR RI mengevaluasi dan menyempurnakan standar pelayanan secara berkala dengan melibatkan masyarakat guna meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan ...

Pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) King Faisal Sulaiman menilai kebijakan kenaikan tarif pewarganegaraan atau naturalisasi menjadi Rp75 juta perlu dievaluasi secara ...

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program strategi nasional guna meningkatkan status gizi masyarakat—mulai dari balita, anak-anak usia sekolah, hingga lansia—terus ...

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan tidak ada lagi rapat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menekankan transparansi ...

Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan sebagai upaya memperkuat pengawasan pelayanan perizinan berusaha sekaligus mengatasi berbagai hambatan dalam ...