#DEMOKRASI SEJAK DINI

Kumpulan berita demokrasi sejak dini, ditemukan 3518 berita.

Busyro Muqoddas: Verifikasi dan independensi kunci etika jurnalisme

Wakil Ketua Dewan Pers Busyro Muqoddas menekankan pentingnya verifikasi, independensi, dan keberpihakan pada etika dalam praktik jurnalistik. Ia mengemukakan hal itu saat memberikan sambutan pada ...

Ketua Dewan Pers: Pers harus memperkuat kritik sosial berbasis data

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan pers perlu memperkuat fungsi edukasi publik dan kritik sosial berbasis data di tengah perubahan lanskap media digital saat ini. Hal tersebut ...

Jimly mwngusulkan KPU menjadi cabang kekuasaan keempat untuk jaga independensi

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengusulkan Komisi Pemilihan Umum atau KPUdijadikan sebagai cabang kekuasaan keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, demi menjaga ...

Forum Kebangsaan Pimpinan MPR-DPR 1999--2024 dibentuk sebagai ajang silaturahmi

Forum Kebangsaan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 1999–2024 resmi dibentuk sebagai ruang silaturahmi strategis bagi pimpinan MPR dan DPR lintas generasi ...

SIWO PWI Pusat mengecam intimidasi ofisial Malut United terhadap wartawan

Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Pusat menyatakan keprihatinan yang mendalam sekaligus mengecam keras tindakan intimidasi yang dialami sejumlah wartawan peliput pertandingan BRI Super League antara ...

Delpedro dkk menguji pasal penghasutan-berita bohong di KUHP baru ke MK

Terdakwa kasus demo Agustus 2025, Delpedro Marhaen dan Muzaffar Salim, menguji pasal penghasutan dan penyebaran berita bohong dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum ...

Menkum menegaskan pers strategis menjaga demokrasi dan kawal pemerintahan

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pers memiliki posisi strategis dalam menjaga demokrasi dan mengawal jalannya pemerintahan. Dalam kegiatan silaturahim dan buka puasa bersama media ...

Yusril menegaskan ambang batas parlemen perlu dikaji rasional dan komprehensif

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan penerapan ambang batas parlemen alias parliamentary threshold perlu dikaji secara rasional dan ...

RI harus jaga stabilitas global berbasis hukum di tengah perang

Pakar hukum tata negara Radian Syam menilai Indonesia memiliki kepentingan strategis menjaga stabilitas global berbasis hukum di tengah perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran, sebagai negara ...

Ambang batas parlemen 7 persen cegah politik transaksional

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan menilai usulan ambang batas parlemen sebesar 7 persen dapat mencegah terjadinya politik transaksional. "Dengan demikian, bisa jadi ...