#KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT

Kumpulan berita kebijakan pemerintah pusat, ditemukan 2834 berita.

MPR: Iringi penguatan kompetensi guru dengan pemerataan distribusi

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan peningkatan kompetensi guru harus dipastikan berjalan seiring dengan pemerataan distribusi agar pendidikan berkualitas dapat dinikmati di seluruh ...

KLH bangun ekosistem pengelolaan limbah baterai kendaraan listrik

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) membangun ekosistem pengelolaan limbah baterai kendaraan listrik untuk mencegah timbulan baterai bekas yang diperkirakan mencapai puncaknya pada tahun 2040 apabila ...

Bappenas bersama ISI Yogyakarta kolaborasi perkuat ekosistem MTN

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta berkolaborasi memperkuat ekosistem Manajemen ...

CJIBF 2026 investasi Rp20,073 triliun, Bank Jateng perkuat sinergi dunia usaha

Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2026 yang digelar di Jakarta pada Kamis (27/8/2026) berhasil mencatat rencana investasi sebesar Rp20,073 triliun untuk Jawa Tengah serta menghasilkan 74 ...

Wamenko: Harga gabah tembus Rp8.000 per kg, HET-HPP masih dikaji

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pemerintah masih mengkaji kemungkinan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) beras dan harga pembelian pemerintah (HPP) ...

BPS sebut wisatawan tujuan DIY Juli capai 4,28 juta perjalanan

Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) tujuan provinsi ini pada Juli 2026 mencapai 4,28 juta perjalanan. ...

Menteri HAM luncurkan kajian Human Rights Indonesia 2036

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meluncurkan kajian Human Rights Indonesia 2036 sebagai upaya memetakan potensi persoalan hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) dalam pembangunan ...

MK tetapkan minimal tiga indikator bencana nasional

Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan pemerintah dapat menetapkan status bencana nasional berdasarkan pemenuhan sekurang-kurangnya tiga dari lima indikator dengan jumlah korban sebagai indikator utama. ...

BPKN nilai pemerintah perlu atur keringanan pajak bagi pensiunan

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) menilai pemerintah perlu membuat kebijakan keringanan pajak, bahkan pembebasan pajak, bagi pensiunan yang memenuhi kriteria tertentu. ...

Bappenas luncurkan video pembelajaran Pengarusutamaan Gender

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meluncurkan video pembelajaran Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman ...