#MENKUM

Kementerian Hukum menegaskan pembatalan dan pencoretan merek Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dengan Nomor Pendaftaran IDM000657831 telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan ...

Tahun 2026 menandai langkah penting dalam sejarah hukum Indonesia. Setelah bertahun-tahun bergantung pada hukum pidana peninggalan kolonial, Indonesia akhirnya memasuki era baru, dengan berlakunya ...

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) bertujuan untuk melembagakan kearifan lokal agar lebih kuat, bukan menggantikannya. "Melalui ...

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi mengungkapkan hingga saat ini sebanyak 70.115 pos bantuan hukum (Posbankum) telah terbentuk di desa/kelurahan pada 24 provinsi. Posbankum, kata dia, ...

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memberikan penghargaan Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 bagi kepala desa/lurah pelopor penyelesaian kasus melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum), di ...

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa kehadiran Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Pensiunan Indonesia (LBH PPI) muncul pada momentum yang tepat, seiring pengesahan Kitab Undang-undang ...

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru setelah disetujui oleh DPR RI akan berlaku mulai 2 Januari 2025, bersamaan dengan ...

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Irene Umar menekankan bahwa subsektor musik merupakan kekuatan strategis dalam mengakselerasi ekonomi kreatif. Usai menghadiri konser perayaan 25 tahun ...

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan pihaknya sejalan dengan prinsip transparansi dalam pengelolaan royalti internasional. Prinsipnya, kata dia, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) harus ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan tata kelola royalti yang baru tidak merugikan industri musik karena pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan kepada pencipta, pemegang hak cipta, ...