#MENKUM

Badan Keahlian DPR RI menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, kini tengah dirancang untuk agar upaya perampasan aset bisa dilakukan tanpa harus ...

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa program transformasi digital yang dilakukan terhadap pelayanan-pelayanan dari Kementerian Hukum (Kemenkum) untuk masyarakat akan selesai ...

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan membaca terlebih dahulu isu terkait pelaporan komika Pandji Pragiwaksono ke pihak kepolisiankarena kritik yang ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan dua rancangan peraturan pemerintah (RPP), dan satu rancangan peraturan presiden yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pihak-pihak yang bisa mengadukan tindak pidana akibat perzinaan atau kumpul kebo adalah hanya pasangan sah dan orang tua, atau delik aduan. ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan ada tujuh isu yang sering muncul dan dibahas di tengah masyarakat sejak KUHP dan KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026. Lebih lanjut Supratman ...

Kementerian Hukum menegaskan pembatalan dan pencoretan merek Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dengan Nomor Pendaftaran IDM000657831 telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan ...

Tahun 2026 menandai langkah penting dalam sejarah hukum Indonesia. Setelah bertahun-tahun bergantung pada hukum pidana peninggalan kolonial, Indonesia akhirnya memasuki era baru, dengan berlakunya ...

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) bertujuan untuk melembagakan kearifan lokal agar lebih kuat, bukan menggantikannya. "Melalui ...

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi mengungkapkan hingga saat ini sebanyak 70.115 pos bantuan hukum (Posbankum) telah terbentuk di desa/kelurahan pada 24 provinsi. Posbankum, kata dia, ...