#MK

Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil sejumlah operator seluler sebagai pihak terkait dalam permohonan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan dengan polemik kuota internet hangus. “Dari ...

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan penerapan ambang batas parlemen alias parliamentary threshold perlu dikaji secara rasional dan ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menghormati Mahkamah Konstitusi (MK) yang dalam putusannya mengubah bunyi pasal mengenai perintangan proses hukum atau obstruction of justice (OOJ). ...

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan menyatakan penyakit kronis bisa dikategorikan sebagai disabilitas melalui ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHPyang mempersoalkan Pasal 256 tentang keharusan pemberitahuan jika ingin mengadakan pawai, unjuk ...

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menerapkan pembatasan pada fitur loginsubdomain auth.wikimedia.org sejak 25 Februari 2026 karena Wikimedia Foundationbelum memenuhi ...

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan tenaga alih daya (outsourcing) akan kembali diatur dalam Undang-Undang ...

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI menyebutkan alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025 dan 2026 menjadi unsur yang dimasukkan dalam pos anggaran pendidikan ...

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan menilai usulan ambang batas parlemen sebesar 7 persen dapat mencegah terjadinya politik transaksional. "Dengan demikian, bisa jadi ...

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai bahwa usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik menjadi 7 persen terlalu tinggi bagi partai-partai politik. "Saya kira kalau 7 persen ...