#MK

Kumpulan berita mk, ditemukan 1481 berita.

Kemenkum tegaskan distribusi royalti harus sesuai ketentuan

Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menegaskan bahwa distribusi royalti harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penegasan ...

Pakar hukum Unej: KUHP baru tetap jamin kebebasan berpendapat

Pakar hukum pidana Universitas Jember ProfesorArief Amrullah mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru tetap menjamin kebebasan berpendapat dan memberi kebebasan masyarakat ...

Anwar Usman sering absen, Ketua MKMK: Penegakan etik seharusnya datang dari dalam

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengatakan penegakan etik seharusnya datang dari dalam saat ditanya wartawan terkait Hakim Konstitusi Anwar Usman yang sering ...

Ketua : Putusan MK sudah sepatutnya dipatuhi dan dijalankan

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menyatakan putusan Mahkamah sudah sepatutnya dipatuhi dan dijalankan seluruh pihak terkait sebagai implementasi dari prinsip negara hukum yang dianut Indonesia. ...

Ketua: MK berhasil meningkatkan kecepatan penyelesaian permohonan PUU

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan lembaganya berhasil meningkatkan kecepatan penyelesaian permohonan pengujian undang-undang (PUU) pada tahun 2025 di tengah lonjakan jumlah perkara yang ...

KUHP dan KUHAP baru diuji, MK akan proses-pemerintah menyambut baik

Mahkamah Konstitusi (MK) akan mulai memproses permohonan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru, sementara pemerintah menyambut baik ...

Eko Suwanto ajak elit politik hormati hak konstitusi rakyat memilih pemimpin di daerah

Wacana pemerintah terkait dinamika politik pemilihan umum dengan rancangan model pemilihan kepala daerah melalui DPRD dipandang mencederai hak konstitusional rakyat. Penegasan tersebut disampaikan ...

Alasan pemerintah membuat pasal terkait penghinaan Presiden dan k/l di KUHP

Pemerintah mengungkapkan alasan membuat pasal terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta penghinaan terhadap pemerintah atau kementerian/lembaga ...

Pakar nilai KUHP--KUHAP baru jadi tonggak kedaulatan hukum Indonesia

Pakar kebijakan publik dan Guru Besar Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menilai kehadiran KUHP dan KUHAP baru sebagai lompatan historis yang tidak hanya bersifat teknis hukum, tetapi juga ...

Wakil Ketua Komisi XIII DPR: Pilkada harus dipilih "secara langsung" oleh masyarakat

Wakil Ketua Komisi XIII DPR,AndreasPareira, mengatakan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus dipilih "secara langsung" oleh rakyat karena hal tersebut tertuang dalam UUD 1945 ...