#PASAL DEMONSTRASI KUHP

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan Pasal 218 maupun Pasal 240 dan 241 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru tidak melarang adanya kritik yang terkait ...

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selaku pembuat undang-undang meminta penundaan pemberian keterangan terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di ...

Terdakwa kasus demo Agustus 2025, Delpedro Marhaen dan Muzaffar Salim, menguji pasal penghasutan dan penyebaran berita bohong dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHPyang mempersoalkan Pasal 256 tentang keharusan pemberitahuan jika ingin mengadakan pawai, unjuk ...

Dua mahasiswa asal Surabaya, Sholihuddin dan M. Syaefiddin Suryanto, dituntut 1 tahun 6 bulan penjara dalam perkara dugaan pemerasan terhadap Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jawa Timur, Aries ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan koordinator atau penanggung jawab demonstrasi tidak akan dipidana bila sudah melaporkan atau memberitahukan rencana mengadakan kegiatan demo ...

Sekretariat Kabinet menjelaskan sejumlah pasal dalam pembaruan sistem hukum pidana yang menjadi sorotan publik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak melarang kebebasan berpendapat. ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan asal-usul pasal pidana mengenai demonstrasi diadakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ...

Sebanyak dua orang bernama Muhammad Azril dan Neosowa Rezeky alias Neo didakwa merusak mobil pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat demonstrasi berujung ricuh yang terjadi pada Agustus ...