Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selaku pembuat undang-undang meminta penundaan pemberian keterangan terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di ...
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pihak-pihak yang bisa mengadukan tindak pidana akibat perzinaan atau kumpul kebo adalah hanya pasangan sah dan orang tua, atau delik aduan. ...
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan ada tujuh isu yang sering muncul dan dibahas di tengah masyarakat sejak KUHP dan KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026. Lebih lanjut Supratman ...
Anggota Komisi III DPR RI Santoso menyatakan pelaku industri pariwisata tidak perlu khawatir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang berpotensi mematikan bisnis nya, khususnya pasal yang ...
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Bali Dewa Made Indra menilai bahwa drafRancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) pasti telah mempertimbangkan kondisi pariwisata, khususnya yang ...
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menjelaskan bahwa perbuatan zinah dan kumpul kebo (kohabitasi) yang diatur dalam KUHP hanya dapat diadukan oleh orang yang terkena dampakdua perbuatan ...