#PPPK

Kumpulan berita pppk, ditemukan 294 berita.

DPR: Tata kelola PPPK diatur ulang ke depan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tata kelola pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan diatur ulang ke depannya merespons persoalan anggaran yang dikeluhkan kepala daerah. ...

Dihadiri Dasco, Komisi II gelar rapat dengan Mendagri-kepala daerah

Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta jajaran serta kepala dan wakil kepala daerah dengan dihadiri Wakil ...

Wamendagri minta daerah yang kesulitan bayar gaji tak PHK pegawai

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah-kepala daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tidak ...

Menteri Nusron laporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 kepada Komisi II DPR RI

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Nusron Wahidmelaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat ...

DPR minta Kemendagri turun tangan atasi polemik P3K dirumahkan

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk turun tangan mengatasi polemik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dirumahkan, ...

Sumbang dividen Rp9 miliar, Bank Jateng dan Pemkab Rembang pacu digitalisasi TPI dan UMKM

Kinerja gemilang dicatatkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Rembang yang berhasil menyabet predikat "Champion". Tak hanya tingkat rentabilitas yang tergolong ...

Mendagri tak ingin ada opsi pemberhentian PPPK dan honorer

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pihaknya tak menginginkan opsi pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai honorer dalam menyikapi ...

Dinsos Kulon Progo: Pengisian tenaga pendidik Sekolah Rakyat wewenang pusat

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakanpengisian tenaga pendidik (tendik) untuk Sekolah Rakyat ...

Legislator DPRD DIY pastikan guru non-ASN tetap melanjutkan mengajar

Wakil Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Anton Prabu Semendawai memastikan guru non-ASN di daerah tersebut tetap dapat melanjutkan tugas mengajar meski ada isu pemberhentian guru non-ASN ...

Akademisi UMY nilai penghapusan honorer perlu kesiapan pemerintah

Akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menilai implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 20 Tahun 2023 yang melarang pengangkatan tenaga honorer dan menargetkan ...