#PUTUSAN MK

Kumpulan berita putusan mk, ditemukan 646 berita.

MK putuskan tidak menerima permohonan pengujian UU Polri

Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri tidak dapat diterima karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur) dan tidak dapat ...

Baleg tindak lanjuti putusan MK soal kerugian negara

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal frasa kerugian negara dalam konteks tindak pidana korupsi, salah satunya dengan mendorong revisi ...

MK minta pemerintah-DPR atur ulang UU hak keuangan pejabat

Mahkamah Konstitusi meminta pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang mengatur ulang undang-undang yang berkaitan hak keuangan pejabat negara sehubungan dengan undang-undang lama yang ...

Anwar Usman membacakan putusan MK untuk yang terakhir

Hakim Konstitusi Anwar Usman mendapat giliran yang terakhir membacakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)pada sidang pengujian Undang-Undang terhadap 15 perkara yang dimohonkan untuk dibacakan ...

Menko Yusri: MK mendorong pembentukan rumah besar profesi kesehatan

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (KumhamImipas)Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI menegaskan ...

DPR RI menunda memberi keterangan uji materiil enam pasal KUHP baru di MK

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selaku pembuat undang-undang meminta penundaan pemberian keterangan terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di ...

Pakar: Ketiadaan masa jabatan Kapolri pengaruhi independensi

Analis Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Bambang Rukminto menilai tidak adanya batasan masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam ...

Delpedro dkk menguji pasal penghasutan-berita bohong di KUHP baru ke MK

Terdakwa kasus demo Agustus 2025, Delpedro Marhaen dan Muzaffar Salim, menguji pasal penghasutan dan penyebaran berita bohong dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum ...

Yusril menegaskan ambang batas parlemen perlu dikaji rasional dan komprehensif

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan penerapan ambang batas parlemen alias parliamentary threshold perlu dikaji secara rasional dan ...

KPK menghormati MK yang mengubah bunyi pasal soal perintangan proses hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menghormati Mahkamah Konstitusi (MK) yang dalam putusannya mengubah bunyi pasal mengenai perintangan proses hukum atau obstruction of justice (OOJ). ...