#PUTUSAN MK

Terdakwa kasus demo Agustus 2025, Delpedro Marhaen dan Muzaffar Salim, menguji pasal penghasutan dan penyebaran berita bohong dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum ...

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan penerapan ambang batas parlemen alias parliamentary threshold perlu dikaji secara rasional dan ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menghormati Mahkamah Konstitusi (MK) yang dalam putusannya mengubah bunyi pasal mengenai perintangan proses hukum atau obstruction of justice (OOJ). ...

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan menyatakan penyakit kronis bisa dikategorikan sebagai disabilitas melalui ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHPyang mempersoalkan Pasal 256 tentang keharusan pemberitahuan jika ingin mengadakan pawai, unjuk ...

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan menilai usulan ambang batas parlemen sebesar 7 persen dapat mencegah terjadinya politik transaksional. "Dengan demikian, bisa jadi ...

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai bahwa usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik menjadi 7 persen terlalu tinggi bagi partai-partai politik. "Saya kira kalau 7 persen ...

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran etik dalam proses pencalonan atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Adies Kadir untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi ...

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK merespons sejumlah pemohon uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak Hakim Konstitusi Adies Kadir untuk terlibat dalam ...

Sebanyak 21 guru besar, dosen, hingga praktisi hukum yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) melaporkan Hakim Konstitusi Adies Kadir ke Majelis Kehormatan Mahkamah ...