#PUTUSAN MK

Penanganan berbagai pelanggaran pemilu harus integratif sehingga akan mengurangi jumlah perkara sengketa hasil pemilu yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, kata pakar hukum ...

Revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD harus tetap mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat posisi DPD dalam fungsi legislasi, kata Ketua Program ...

Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."UU Nomor 25 tahun 1992 ...

Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta menggelar sidang perdana sengketa perselisihan hasil pemilu (sengketa pemilu) 2014 sebanyak 903 perkara, Jumat.Berdasarkan jadwal yang ...

Para penyelenggara negara dan penyusun undang-undang diharapkan lebih memahami Pancasila sebagai dasar falsafah negara, kata Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas ...

Masa tenang menjelang pemungutan suara pemilihan umum legislatif 9 April bisa jadi justru sebaliknya, menjadi hari-hari tidak tenang, terutama bagi para calon anggota ...

Kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah harus diakui oleh Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, kata seorang pakar hukum. "Jangan ...

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengatakan fungsi Dewan Perwakilan Daerah akan terus lemah tanpa segera dilakukan amendemen kelima ...

Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali memberikan surat ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili ...

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pemilu serentak pada 2019 seharusnya juga memasukkan diperbolehkannya pencalonan presiden independen dalam keputusan itu, ...