#SRI MULYANI

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono menilai keputusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta keterangan empat menteri ...

Pengamat politik Igor Dirgantara menilai langkah Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak memanggil Presiden Joko Widodo dalam sidang perkara sengketa Pilpres 2024 sebagai keputusan yang tepat karena ...

Koordinator Nasional Relawan Prabowo-Gibran Digital Team (PRIDE) Anthony Leong mengatakan keterangan empat menteri dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) ...

Pengamat sekaligus peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan sengketa Pemilu 2024 bersifat final dan harus diterima seluruh ...

Mahkamah Konstitusi membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara ...

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memfasilitasi ruang fiskal dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang memungkinkan program makan siang gratis dapat berjalan. ...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemblokiran anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) atauautomatic adjustment bukan untuk membiayai bantuan sosial (bansos). ...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden Jokowi bukan berasal dari anggaran perlindungan sosial (perlinsos), melainkan dari dana ...

Menteri Keuangan Sri Mulyani mempercayai bahwa forum di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu cara untuk merawat nalar publik dengan mendiskusikan seluk-beluk anggaran pendapatan dan belanja ...

Empat menteri Kabinet Indonesia Maju telah hadir di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Jumat. ...