Patahkan tuduhan politisasi bansos, keterangan menteri di MK

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Nasional Relawan Prabowo-Gibran Digital Team (PRIDE) Anthony Leong mengatakan keterangan empat menteri dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) mematahkan tuduhan politisasi bantuan sosial (bansos) pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal itu menurut dia karena keempat menteri yang terdiri atas Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, kompak menyatakan penyaluran bansos tidak terkait dengan Pemilu 2024.

"Pemberian bansos merupakan instrumen yang sudah ada di dalam APBN. Hal tersebut juga sudah disetujui semua partai politik yang ada di DPR," kata Anthony dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (6/4).

Bahkan, lanjut dia, Menkeu Sri Mulyani mengatakan dana program perlindungan sosial (perlinsos) dan bansos tak ada perubahan signifikan dalam waktu 6 tahun terakhir, salah satunya pada periode Pemilu 2024 yang digelar pada 14 Februari.



Anthony menjelaskan bahwa keterangan para ahli dan saksi yang dihadirkan pasangan calon nomor urut 1 dan 3 selama ini di sidang MK untuk memberikan keterangan, kurang berhasil menguatkan dalil adanya dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden (pilpres).

Karena itu dia meyakini masyarakat dapat menilai bahwa pasangan calon (paslon) nomor urut 1 dan 3 kesulitan untuk membuktikan dugaan adanya kecurangan dalam Pilpres 2024.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PRIDE: Keterangan 4 menteri di MK patahkan tuduhan politisasi bansos