Komnas Perempuan mendorong Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) agar mengadopsi penyiksaan seksual sebagai salah satu tindak pidana kekerasan seksual. "Komnas Perempuan ...
Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya terhadap korban perempuan dan anak, antara lain melalui buku saku "Tiker Perak" dan ...
Yayasan Plan International Indonesia bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah memilih dua perwakilan forum anak menjadi Menteri PPPA sehari untuk merayakan Hari ...
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Kunto Adi Wibowo menilai Puan Maharani merupakan tokoh politik nasional yang memiliki track record ...
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta meringkus tujuh terduga pelaku kejahatan seksual terhadap anak secara daring. Direktur Reserse Kriminal KhususPolda ...
Komisi VIII DPR mendukung penambahan anggaran untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Rp100 miliar sehingga penanganan isu perempuan dan anak dapat lebih maksimal. ...
Kementerian PPPA menggandeng Universitas Gajah Mada (UGM) untuk menyiapkan aturan pelaksana Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. "UGM menjadi bagian dari lahirnya Undang-Undang ...
Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rifka Annisa"menyebutkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta masih tinggi kendati ...
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai persetujuan DPR terhadap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) untuk menjadi undang-undang, harus diikuti dengan pengesahan ...
DisahkannyaUndang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi momentum Polisi Republik Indonesia (Polri) dalam mengembangkan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi ...