Presiden Joko Widodo menyebutkan ada tiga alasan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dibutuhkan di Indonesia dalam situasi pandemik COVID-19. "Dalam rapat terbatas tersebut saya tegaskan ...
Presiden RI Joko Widodo menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. "Saya tegaskan Undang-Undang Cipta Kerja ini ...
Presiden Joko Widodo mengatakan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) terkait UU Ciptaker akan diselesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan. ...
Presiden Joko Widodo menilai penerapan Undang-undang Cipta Kerja dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi. "UU Cipta Kerja ini mendukung upaya pemberantasan korupsi, ini jelas karena ...
Presiden Joko Widodo memberikan 10 bantahan mengenai disinformasi mengenai Ominibus Law UU Cipta Kerja yang beredar di masyarakat. "Saya melihat unjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta Kerja ...
Presiden Joko Widodo mempersilakan pihak manapun untuk mengajukan uji materi atau judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) bagi yang tidak puas atas Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). ...
Pemerintah Kota Yogyakarta sangat menyayangkan aksi anarkis yang terjadi saat aksi massa penolakan UU Cipta Kerja di kawasan Malioboro pada Kamis (8/10). Pemkot juga berharap kejadian tersebut ...
Kawasan Malioborodi Kota Yogyakarta dibenahi usai aksi unjuk rasa massa penentang Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis (8/10), yang berujung rusuh dan menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas ...
Kementerian Komunikasi dan Informatika membantah isu yang beredar bahwa mereka akan memblokir sejumlah media sosial setelah kericuhan saat aksi massa menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law ...
Sebanyak 40 petugas Penanganan Sarana Prasarana Umum (PPSU) Kelurahan Karet, Jakarta Selatan, dikerahkan untuk membersihkan puing-puingdi Halte TransJakarta Karet-Sudirman dan Stasiun MRT ...