#UU HAM

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)Mugiyanto mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM diperlukan untuk menyesuaikan perlindungan HAM dengan perkembangan tantangan ...

Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM) menggelar uji publik perdana revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bersama masyarakat sipil di Yogyakarta. ...

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Anis Hidayah menyatakanbudaya patriarki, ketidakadilan gender, dan diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi akar utama berulangnya kasus tindak ...

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong kampus, pesantren, dan organisasi masyarakat membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Satgas TPKS) sebagai upaya memperkuat ...

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Nasyirul Falah Amru atau Gus Falahmengatakan DPR siap membahas revisi Undang-Undang (UU) tentang Polri setelah rekomendasi Komisi Percepatan ...

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Istimewa Yogyakarta Subardi menyatakan bahwa korban kekerasan dan penelantaran anak yang terjadi di Daycare Little Aresha, ...

Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban oleh DPR RI pada 21 April 2026 memperkuat sistem peradilan pidana melalui penguatan kelembagaan, perluasan subjek pelindungan, serta skema ...

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pentingnya percepatan penegakan hukum atas Peristiwa Mei 1998 sebagai bagian dari upaya negara memastikan kepastian hukum, keadilan, dan ...

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) merupakan bentuk komitmen tinggi dalam memanusiakan manusia. “UU PPRT ini adalah ...

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebutkan, peradilan koneksitas akan berlaku apabila terdapat sipil yang terlibat dalam kasus Wakil ...