#UU PIDANA BARU

Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menangani kasus dugaan penyebaran konten hoaks terkait Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) “Benar, ada pelaporan dari seorang pengacara ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pihak-pihak yang bisa mengadukan tindak pidana akibat perzinaan atau kumpul kebo adalah hanya pasangan sah dan orang tua, atau delik aduan. ...

Pemerintah mengungkapkan alasan membuat pasal terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta penghinaan terhadap pemerintah atau kementerian/lembaga ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan koordinator atau penanggung jawab demonstrasi tidak akan dipidana bila sudah melaporkan atau memberitahukan rencana mengadakan kegiatan demo ...

Sekretariat Kabinet menjelaskan sejumlah pasal dalam pembaruan sistem hukum pidana yang menjadi sorotan publik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak melarang kebebasan berpendapat. ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan asal-usul pasal pidana mengenai demonstrasi diadakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan ada tujuh isu yang sering muncul dan dibahas di tengah masyarakat sejak KUHP dan KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026. Lebih lanjut Supratman ...

Tahun 2026 menandai langkah penting dalam sejarah hukum Indonesia. Setelah bertahun-tahun bergantung pada hukum pidana peninggalan kolonial, Indonesia akhirnya memasuki era baru, dengan berlakunya ...

Pemerintah Republik Indonesia mulai memberlakukan secara efektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Jumat. Dalam salinan undang-undang ...