Jogja (ANTARA Jogja) - Komisi B DPRD Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, mengunjungi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk belajar tentang pengembangan pasar tradisional.
Dalam kunjungan itu, rombongan Komisi B DPRD Kabupaten Nganjuk diterima Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo Nugroho di Gedung Joglo, kompleks Pemkab Kulon Progo, Wates, Jumat.
"Kami merasa perlu untuk belajar mengenai pengembangan pasar tradisional guna menumbuhkan ekonomi rakyat dan belajar mengenai pengelolaan perusahaan milik daerah beserta penyertaan modalnya," kata Ketua Komisi B DPRD Nganjuk Basori.
Basori yang memimpin rombongan berkunjungan ke Kulon Progo tersebut juga menngatakan jika kunjungan itu merupakan wahana untuk bersilaturahmi dan mempererat hubungan antara Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kulon Progo.
Dalam sambutannya, Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, Nugroho menjelaskan mengenai pengelolaan pasar dan badan usaha milik daerah (BUMD) kabupaten ini.
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki empat BUMD, yaitu PT Selo Adikarto, berusaha dalam bidang asphalt mixing plant, PDAM, Bank Pasar dan Perumda Aneka Usaha, yang menjalankan usaha SPBU dan pangkalan elpiji. Namun, ke depan akan dikembangkan usaha agen elpiji dan bengkel.
Menyinggung masalah pasar tradisional, Nugroho menjelaskan bahwa Pemkab Kulon Progo memiliki aturan yang mengatur interaksi antara pasar tradisional dan pasar modern.
Pasar di daerah ini meliputi pasar yang berada di bawah pengelolaan Pemda, sering disebut pasar negeri dan pasar yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Desa.
Pasar negeri di Kulon Progo berjumlah 35 pasar, tetapi yang aktif hanya 31 pasar dan dilihat dari pendapatannya, pasar negeri tersebut pada 2011 menyumbang pendapatan sebesar Rp 800 juta.
Pengembangan pasar ini menggunakan dana dari pemerintah pusat, provinsi, APBD kabupaten ini, dan investor pihak ketiga.
"Meskipun pasar tradisional masih banyak yang kurang layak kondisinya, tetapi upaya pembenahan terus dilakukan,"kata Nugroho.
Mengenai BUMD milik Pemkab Kulon Progo, katanya, pihaknya sudah menyetor modal sekitar Rp 53 miliar untuk berbagai jenis usaha. Penyertaan modal pemkab tersebut antara lain pada Bank Pasar sebesar Rp15 miliar, PD Aneka Usaha Rp5 miliar, PT SAK Rp8 miliar, Bank BPD Rp14 miliar, dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Rp153 juta.
Selain badan usaha tersebut, Pemkab juga memiliki lembaga keuangan mikro (LKM) Desa Wates seiring dengan peralihan status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates. Namun LKM ini belum memberikan setoran kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena belum ada payung hukum yang jelas.
Selain itu, Pemkab Kulon Progo juga mendorong setiap desa di kabupaten ini memiliki badan usaha milik desa yang sebagian besar berupa usaha perkreditan rakyat, katanya.
(U.H008)
Dalam kunjungan itu, rombongan Komisi B DPRD Kabupaten Nganjuk diterima Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo Nugroho di Gedung Joglo, kompleks Pemkab Kulon Progo, Wates, Jumat.
"Kami merasa perlu untuk belajar mengenai pengembangan pasar tradisional guna menumbuhkan ekonomi rakyat dan belajar mengenai pengelolaan perusahaan milik daerah beserta penyertaan modalnya," kata Ketua Komisi B DPRD Nganjuk Basori.
Basori yang memimpin rombongan berkunjungan ke Kulon Progo tersebut juga menngatakan jika kunjungan itu merupakan wahana untuk bersilaturahmi dan mempererat hubungan antara Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kulon Progo.
Dalam sambutannya, Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, Nugroho menjelaskan mengenai pengelolaan pasar dan badan usaha milik daerah (BUMD) kabupaten ini.
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki empat BUMD, yaitu PT Selo Adikarto, berusaha dalam bidang asphalt mixing plant, PDAM, Bank Pasar dan Perumda Aneka Usaha, yang menjalankan usaha SPBU dan pangkalan elpiji. Namun, ke depan akan dikembangkan usaha agen elpiji dan bengkel.
Menyinggung masalah pasar tradisional, Nugroho menjelaskan bahwa Pemkab Kulon Progo memiliki aturan yang mengatur interaksi antara pasar tradisional dan pasar modern.
Pasar di daerah ini meliputi pasar yang berada di bawah pengelolaan Pemda, sering disebut pasar negeri dan pasar yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Desa.
Pasar negeri di Kulon Progo berjumlah 35 pasar, tetapi yang aktif hanya 31 pasar dan dilihat dari pendapatannya, pasar negeri tersebut pada 2011 menyumbang pendapatan sebesar Rp 800 juta.
Pengembangan pasar ini menggunakan dana dari pemerintah pusat, provinsi, APBD kabupaten ini, dan investor pihak ketiga.
"Meskipun pasar tradisional masih banyak yang kurang layak kondisinya, tetapi upaya pembenahan terus dilakukan,"kata Nugroho.
Mengenai BUMD milik Pemkab Kulon Progo, katanya, pihaknya sudah menyetor modal sekitar Rp 53 miliar untuk berbagai jenis usaha. Penyertaan modal pemkab tersebut antara lain pada Bank Pasar sebesar Rp15 miliar, PD Aneka Usaha Rp5 miliar, PT SAK Rp8 miliar, Bank BPD Rp14 miliar, dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Rp153 juta.
Selain badan usaha tersebut, Pemkab juga memiliki lembaga keuangan mikro (LKM) Desa Wates seiring dengan peralihan status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates. Namun LKM ini belum memberikan setoran kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena belum ada payung hukum yang jelas.
Selain itu, Pemkab Kulon Progo juga mendorong setiap desa di kabupaten ini memiliki badan usaha milik desa yang sebagian besar berupa usaha perkreditan rakyat, katanya.
(U.H008)