Banggar DPRD Kulon Progo mendorong pemkab inovatif turunkan kemiskinan

Kulon Progo (ANTARA) - Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kulon Progo Suryanta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi-inovasi pembangunan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di wilayah ini yang masih mencapai 16,92 persen.

Suryanta di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu, mengatakan tingginya angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, disebabkan tidak layak infrastruktur terutama berupa akses jalan guna mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan dan sarana sosial lainnya, serta sarana prasarana publik.

"Hal ini berakibat fatal terhadap psikologi (mental) masyarakat dalam melakukan usaha-usaha ataupun kehidupan secara umum sehingga masyarakat enggan melakukan usaha mandiri," katanya.

Ia mengatakan Penjabat Bupati Kulon Progo dalam laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo secara umum telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini tercermin pada opini WTP dari BPK selama 11 kali berturut-turut. Namun, demikian capaian WTP yang mendasarkan pada capaian indikatif angka-angka belum sepenuhnya linear dengan fakta ataupun data riil di lapangan.

Angka tingkat kemiskinan di Kulon Progo masih tinggi sekitar 16,92 persen bahkan banyak kelurahan yang berpredikat miskin ekatrem. Hal ini segera ada penanganan khusus dan serius.

"Dengan memperbanyak pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi, seperti pembangunan jalan usaha tani, program padat karya dan memprioritaskan pembangunan jalan kabupaten yang benar-benar prioritas untuk di bangun, kemiskinan secara bertahap akan berkurang," katanya.

Sekda Kulon Progo Triyono mengatakan angka kemiskinan Kabupaten Kulon Progo yang bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 mencatat 70.735 jiwa (15,63 persen) warga miskin pada 2023.

Angka tersebut lebih rendah dari Maret 2022 sebanyak 73.210 jiwa (16,39 persen) atau mengalami penurunan sebanyak 2.475 jiwa (0,75 persen).

Angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Kulon Progo sebanyak 3,31 persen atau 14.266 jiwa pada 2022 atau menurun dari 3,44 persen atau 15.184 pada 2021 (0,13 persen).

"Untuk itu, kami mendorong perangkat daerah bekerja sama membuat program penanggulangan kemiskinan terpadu yang tepat sasaran," kata dia.

Ia berharap, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat (TKPK) Kabupaten Kulon Progo dapat bekerja secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.

"TKPK memiliki peran sangat strategis dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanggulangan kemiskinan, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dapat berjalan secara sinergis dan sistematis," katanya.