Yogyakarta (Antara Jogja) - Bank Indonesia menjalin kerja sama dengan Bank Papua New Guinea dalam bentuk nota kesepahaman terkait pengaturan penggunaan mata uang di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tersebut dilakukan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Ronald Waas bersama Deputi Gubernur Bank Papua New Guinea (PNG) Benny Popoitai di Yogyakarta, Rabu.
"Tujuannya tentunya yang nomor satu adalah untuk memberdayakan kegiatan ekonomi di daerah perbatasan Indonesia dan PNG," kata Ronald seusai penandatanganan MoU tersebut.
Perjanjian itu akan diimplementasikan dengan menambah tempat penukaran uang di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Sekarang di wilayah itu baru ada dua tempat penukaran yakni di Desa Sckow dan Desa Sota.
"Sampai sekarang masih mengandalkan dua tempat penukaran uang dan kami rasa itu masih kurang sekali untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam menukarkan uang,"kata dia.
Kondisi tersebut, menurut dia, mempersulit masyarakat di dua negara dalam bertransaksi sehingga berpotensi menghambat laju kegiatan perekonomian. Masyarakat Indonesia kesulitan mendapatkan Kina (mata uang PNG) untuk bertransaksi di Papua, sebaliknya warga Papua Nugini juga kesulitan mendapatkan rupiah untuk bertransaksi di wilayah Indonesia.
"Di perbatasan dekat Jayapura di situ ada pasar, umumnya masyarakat Papua belanja di situ, mereka semua membawa Kina dan di tukar ke kita dengan rupiah. itu (Kina) kan harus kita kembalikan lagi,"kata dia.
Sementara itu, Ronald mengatakan, upaya kongkrit untuk menindaklanjuti perjanjian dua negara itu antara lain dengan mendorong industri perbankan bersedia membuka bank di wilayah perbatasan sekaligus sebagai tempat penukaran uang.
Menurut Ronald, dengan memudahkan transaksi kegiatan ekonomi, diharapkan dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi di daerah itu akan lebih berkembang dari sebelumnya.
"Jadi otomatis di daerah itu pertumbuhan ekonomi serta UMKM akan menyusul bertumbuh, karena pertukaran dan arus barang menjadi cepat. Jadi warga Indonesia yang biasa menjual barang-barang kerajinan seperti batik, garmen, serta perabot di sana bisa terdorong lebih produktif lagi,"kata dia.
Selain itu, ia menambahkan, penambahan tempat penukaran uang tersebut juga tidak hanya dipertimbangkan dari nilai ekonomi saja, namun juga bertujuan untuk turut menjaga kedaulatan Indonesia.
"Jadi agar bagaimana masyarakat di sana atau di wilayah pulau-pulau terkecil lainnya tetap menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Itu suatu keharusan dalam NKRI," kata dia.
(KR-LQH)
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tersebut dilakukan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Ronald Waas bersama Deputi Gubernur Bank Papua New Guinea (PNG) Benny Popoitai di Yogyakarta, Rabu.
"Tujuannya tentunya yang nomor satu adalah untuk memberdayakan kegiatan ekonomi di daerah perbatasan Indonesia dan PNG," kata Ronald seusai penandatanganan MoU tersebut.
Perjanjian itu akan diimplementasikan dengan menambah tempat penukaran uang di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Sekarang di wilayah itu baru ada dua tempat penukaran yakni di Desa Sckow dan Desa Sota.
"Sampai sekarang masih mengandalkan dua tempat penukaran uang dan kami rasa itu masih kurang sekali untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam menukarkan uang,"kata dia.
Kondisi tersebut, menurut dia, mempersulit masyarakat di dua negara dalam bertransaksi sehingga berpotensi menghambat laju kegiatan perekonomian. Masyarakat Indonesia kesulitan mendapatkan Kina (mata uang PNG) untuk bertransaksi di Papua, sebaliknya warga Papua Nugini juga kesulitan mendapatkan rupiah untuk bertransaksi di wilayah Indonesia.
"Di perbatasan dekat Jayapura di situ ada pasar, umumnya masyarakat Papua belanja di situ, mereka semua membawa Kina dan di tukar ke kita dengan rupiah. itu (Kina) kan harus kita kembalikan lagi,"kata dia.
Sementara itu, Ronald mengatakan, upaya kongkrit untuk menindaklanjuti perjanjian dua negara itu antara lain dengan mendorong industri perbankan bersedia membuka bank di wilayah perbatasan sekaligus sebagai tempat penukaran uang.
Menurut Ronald, dengan memudahkan transaksi kegiatan ekonomi, diharapkan dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi di daerah itu akan lebih berkembang dari sebelumnya.
"Jadi otomatis di daerah itu pertumbuhan ekonomi serta UMKM akan menyusul bertumbuh, karena pertukaran dan arus barang menjadi cepat. Jadi warga Indonesia yang biasa menjual barang-barang kerajinan seperti batik, garmen, serta perabot di sana bisa terdorong lebih produktif lagi,"kata dia.
Selain itu, ia menambahkan, penambahan tempat penukaran uang tersebut juga tidak hanya dipertimbangkan dari nilai ekonomi saja, namun juga bertujuan untuk turut menjaga kedaulatan Indonesia.
"Jadi agar bagaimana masyarakat di sana atau di wilayah pulau-pulau terkecil lainnya tetap menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Itu suatu keharusan dalam NKRI," kata dia.
(KR-LQH)