Yogyakarta (Antara Jogja) - Komisi C DPRD Kota Yogyakarta mengusulkan penyusunan standarisasi posko Kampung Tangguh Bencana agar bisa menjalankan prosedur operasi dengan standar yang sama saat mitigasi maupun saat menangani bencana.
"Saat ini, jumlah Kampung Tangguh Bencana (KTB) yang ada di Kota Yogyakarta sudah cukup banyak. Oleh karena itu, perlu disusun standarisasi posko," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Seno Baskoro di Yogyakarta, Jumat.
Menurut dia, standarisasi posko itu akan mampu meringankan beban kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta karena KTB sudah mengetahui prosedur yang harus dilakukan saat bencana.
Kota Yogyakarta mulai membentuk Kampung Tangguh Bencana sejak 2013 dengan 10 kampung sebagai rintisan yang kemudian dilanjutkan pada 2014 dengan 25 kampung, 2015 dengan 20 kampung dan tahun 2016 ditargetkan terbentuk 20 kampung tangguh bencana.
"Selain standarisasi, diperlukan juga kompetisi antar Kampung Tangguh Bencana untuk membangkitkan semangat pengurus kampung," katanya.
Sebelumnya, BPBD Kota Yogyakarta membagikan sejumlah peralatan penunjang kerja kepada 25 kampung tangguh bencana bentukan 2014.
Peralatan yang diserahkan di antaranya adalah sepeda motor roda tiga, genset, gergaji mesin, pompa air, peralatan komunikasi dan perlengkapan penyelamatan untuk kondisi vertikal.
"Penyerahan peralatan kepada Kampung Tangguh Bencana tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap penggunaan anggaran," katanya.
Ia berharap peralatan yang sudah diberikan tersebut dapat digunakan dengan baik dan sesuai peruntukannya.
"Setelah selesai digunakan, segera dibersihkan dan disimpan dengan baik. Peralatan ini harus selalu dirawat agar fungsinya tetap optimal," katanya.
Ia berharap seluruh KTB yang menerima peralatan semakin terpacu untuk mendorong peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai potensi bencana yang ada di wilayah.
"Tujuan dibentuknya KTB di wilayah adalah mendorong kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana dan melakukan tindakan penanggulangan apabila terjadi bencana," katanya.
(E013)
"Saat ini, jumlah Kampung Tangguh Bencana (KTB) yang ada di Kota Yogyakarta sudah cukup banyak. Oleh karena itu, perlu disusun standarisasi posko," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Seno Baskoro di Yogyakarta, Jumat.
Menurut dia, standarisasi posko itu akan mampu meringankan beban kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta karena KTB sudah mengetahui prosedur yang harus dilakukan saat bencana.
Kota Yogyakarta mulai membentuk Kampung Tangguh Bencana sejak 2013 dengan 10 kampung sebagai rintisan yang kemudian dilanjutkan pada 2014 dengan 25 kampung, 2015 dengan 20 kampung dan tahun 2016 ditargetkan terbentuk 20 kampung tangguh bencana.
"Selain standarisasi, diperlukan juga kompetisi antar Kampung Tangguh Bencana untuk membangkitkan semangat pengurus kampung," katanya.
Sebelumnya, BPBD Kota Yogyakarta membagikan sejumlah peralatan penunjang kerja kepada 25 kampung tangguh bencana bentukan 2014.
Peralatan yang diserahkan di antaranya adalah sepeda motor roda tiga, genset, gergaji mesin, pompa air, peralatan komunikasi dan perlengkapan penyelamatan untuk kondisi vertikal.
"Penyerahan peralatan kepada Kampung Tangguh Bencana tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap penggunaan anggaran," katanya.
Ia berharap peralatan yang sudah diberikan tersebut dapat digunakan dengan baik dan sesuai peruntukannya.
"Setelah selesai digunakan, segera dibersihkan dan disimpan dengan baik. Peralatan ini harus selalu dirawat agar fungsinya tetap optimal," katanya.
Ia berharap seluruh KTB yang menerima peralatan semakin terpacu untuk mendorong peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai potensi bencana yang ada di wilayah.
"Tujuan dibentuknya KTB di wilayah adalah mendorong kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana dan melakukan tindakan penanggulangan apabila terjadi bencana," katanya.
(E013)