New York (Antara) - Indonesia bertemu dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB di New York pada Selasa guna mendorong penyelesaian masalah krisis kemanusiaan yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar.
Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menlu Retno Marsudi hadir mewakili Indonesia dalam pertemuan Contact Group OKI yang membahasa krisis di Rakhine tersebut.
"Hal ini menunjukkan kepedulian dan perhatian Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang saat ini terjadi di Rakhine State yang dampaknya harus juga ditanggung oleh Bangladesh. Kita sampaikan di pertemuan tersebut bahwa krisis ini harus segera diselesaikan," kata Menlu Retno Marsudi di New York, Selasa.
Negara-negara anggota OKI yang hadir pada tingkat pemimpin pada pertemuan tersebut antara lain Turki, Bangladesh, Pakistan, Iran dan Indonesia. Sementara negara-negara lainnya diwakili oleh menlu atau duta besar.
Indonesia dan negara-negara OKI sepakat untuk mengeluarkan komunike bersama agar Myanmar segera menghentikan kekerasan terhadap warga etnis Rohingya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh beberapa pihak di luar negara-negara OKI antara lain perwakilan dari UNHCR, PBB, Inggris Raya, dan Amerika Serikat.
Sebelumnya pada Senin, Menlu RI Retno Marsudi bersama perwakilan negara-negara sahabat membahas krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, dalam acara jamuan makan siang bersama di sela-sela rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York.
Dalam jamuan makan siang undangan Menlu Inggris Boris Johnson tersebut hadir menteri muda urusan luar negeri Myanmar dan juga Menteri Luar Negeri Bangladesh.
"Dalam pertemuan tersebut,pihak Myanmar memberikan penjelasan mengenai perkembangan situasi yang ada saat ini antara lain disampaikan oleh otoritas Myanmar bahwa dalam beberapa hari terakhir ini situasi sudah lebih tenang, tidak ada kontak senjata da akses terhadap bantuan kemanusiaan sudah mulai jalan," kata Menlu Retno.
Dalam diskusi tersebut, pihak Myanmar menyatakan kesanggupannya untuk melibatkan PBB dalam pemberian bantuan kemanusiaan ke Negara Bagian Rakhine.
Para menlu negara sahabat juga menekankan pentingya agar rekomendasi dari laporan Komisi Penasehat yang dipimpin oleh mantan sekjen PBB Kofi Annan.
Indonesia juga mendorong agar Bangladesh dan Myanmar untuk segera menggelar pertemuan dalam rangka menangani isu yang terkait pengungsi dan perbatasan.
Krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar menjadi salah satu fokus bahasan pada SMU PBB ke-72 tahun ini yang berlangsung hingga 29 September nanti.
Sementara itu, Aung San Suu Kyi, penasehat negara Myanmar, dikabarkan absen pada sidang umum tahunan PBB tahun ini. ***2***(A059)