Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Indeks Gini sebagai indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat yang masih cukup tinggi di Kota Yogyakarta menjadi pekerjaan rumah yang akan diselesaikan oleh pemerintah daerah setempat.
“Meskipun penurunan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta pada tahun lalu cukup baik, namun indeks gini atau tingkat ketimpangan pendapatan di masyarakat masih cukup tinggi. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan,” kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi dalam Konsultasi Publik Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2020 di Yogyakarta, Kamis.
Heroe mengatakan, ketimpangan pendapatan tersebut terjadi karena tidak berimbangnya kenaikan pendapatan antara masyarakat menengah ke atas dengan masyarakat menengah ke bawah.
Masyarakat menengah ke atas, lanjut dia, mampu meningkatkan perekonomian mereka dengan cukup baik, namun tidak demikian dengan masyarakat menengah ke bawah meskipun kelompok tersebut juga mengalami kenaikan pendapatan.
“Yang perlu dilakukan adalah mengangkat pendapatan masyarakat menengah ke bawah agar tumbuh lebih signifikan,” kata Heroe yang menyebut tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta pada tahun lalu cukup baik yaitu 5,24 persen.
Pada 2017, indeks gini Kota Yogyakarta tercatat sebesar 0,36 persen dan naik menjadi 0,43 persen pada 2018. Indeks gini Kota Yogyakarta tersebut bahkan lebih tinggi dibanding DIY dan angka nasional. Pada 2019, Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan penurunan indeks gini menjadi 0,41 persen dan turun menjadi 0,397 persen pada 2020.
Sejalan dengan upaya pencapaian target tersebut, lanjut Heroe, maka tema pembangunan Kota Yogyakarta pada 2020 adalah meningkatkan daya saing Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa untuk masyarakat yang berdaya dan berbudaya.
Tema pembangunan tersebut akan diterjemahkan oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam bentuk program dan kegiatan dengan tujuan utama meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
Berbagai upaya yang akan dilakukan di antaranya, perbaikan infrastruktur di Kota Yogyakarta yaitu penataan sejumlah kawasan dan penyediaan akses air bersih yang lebih baik, serta penyediaan tempat tinggal melalui pembangunan rumah susun.
“Pemerintah juga sudah menyiapkan sistem informasi manajemen (SIM) dengan memanfaatkan data tunggal sebagai dasar pelaksanaan intervensi berbagai program ke masyarakat. Misalnya, jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, perbaikan rumah tidak layak huni, serta ketahanan pangan,” katanya.
Program Gandeng Gendong yang sudah dijalankan sejak tahun lalu juga akan diteruskan dengan perluasan sasaran yaitu tidak hanya untuk pemberdayaan warga di bantaran Sungai Winongo tetapi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
“Penguatan industri kreatif yang juga menjadi kekuatan Kota Yogyakarta juga akan dilakukan. Kami siapkan pasar khusus untuk komoditas kreatif di Prawirotaman dan Terban,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nasrul Khoiri mengatakan, Pemerintah Kota Yogyakarat perlu memperhatikan kemampuan fiskal untuk mewujudkan berbagai program dan kegiatan yang cukup banyak tersebut.
“Kami khawatir, program dan kegiatan tersebut tidak bisa maksimal karena kemampuan fiskal yang tidak memadai. Selain itu, pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan yang benar-benar mampu mempercepat penurunan ketimpangan,” katanya.