Stockholm (ANTARA) - Sejumlah diplomat tingkat tinggi dari Amerika Serikat, Rusia, dan beberapa negara lain yang berbatasan dengan Kutub Utara bertemu di Finlandia, Senin, untuk membahas kebijakan yang mengatur wilayah kutub, saat ketegangan menguat mengenai cara mengatasi pemanasan global dan akses pada  kekayaan mineral.

Banyak negara berlomba untuk mengklaim wilayah, atau seperti China, meningkatkan kehadiran mereka, karena mencairnya lapisan es dapat meningkatkan kemungkinan untuk mengeksploitasi cadangan minyak dan gas yang belum ditemukan, ditambah cadangan  besar mineral seperti seng, besi dan sejumlah logam tanah yang langka.

Dengan pembukaan rute pengapalan di Kutub Utara yang menghemat waktu, pada 2 Mei Pentagon mengingatkan tentang  risiko kapal selam China di Kutub Utara.

Peringatan itu dikeluarkan menyusul pernyataan tajam Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, yang akan memberikan pidato pada pertemuan Dewan Kutub Utara di Rovaniemi, Finlandia, 6 Mei,  menolak peran China dalam membentuk kebijakan di Kutub Utara.

Dewan Kutub Utara terdiri atas Amerika Serikat, Kanada, Rusia, Finlandia, Norwegia, Denmark, dan Eslandia, dengan populasi penduduk asli di kawasan itu juga terwakili.

China telah memiliki status pengamat di Dewan sejak 2013, dan semakin aktif di kawasan itu, China juga telah menguraikan rencana untuk "Jalan Sutera Polar" pada tahun lalu.

Rusia telah membuka kembali pangkalan militer yang ditutup setelah Perang Dingin dan memodernisasi Armada Utara mereka yang kuat. Sebagai tanggapan, AS telah menyusun kembali Armada Kedua, yang wilayah tanggung jawabnya mencakup Kutub Utara.

Masalah militer tidak termasuk tugas Dewan Kutub Utara,  tetapi telah terjadi perpedaan pendapat di antara para anggota, dengan Washington Post melaporkan bahwa AS menolak untuk menandatangani deklarasi akhir, karena tidak setuju dengan kata-kata tentang perubahan iklim.