Belfast/London (ANTARA) - Pemerintah Inggris pada Selasa meminta China untuk menghargai janjinya menjaga kebebasan di Hong Kong, setelah polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan ratusan pengunjuk rasa di wilayah bekas jajahan Inggris itu.
Aparat kepolisian bergerak maju setelah kerumunan menyerbu gedung perwakilan rakyat Hong Kong pada Senin, yang bertepatan dengan peringatan pengembalian wilayah itu ke China, untuk memprotes rancangan undang-undang ekstradisi ke China daratan.
Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mengecam kekerasan yang terjadi di kedua belah pihak, dan memperingatkan konsekuensi-konsekuensi jika China mengabaikan janji yang dibuat saat mengambil kembali Hong Kong, yaitu memberikan kebebasan yang tidak dinikmati di China daratan, termasuk hak untuk berunjuk rasa.
"Kami perjelas bahwa kami berada di belakang rakyat Hong Kong dalam mempertahankan kebebasan dan kita sudah merundingkannya saat menyetujui pengembalian pada 1977 dan kita bisa mengingatkan setiap orang bahwa kami mengharapkan semua negara menghormati kewajiban-kewajiban internasional mereka," kata Hunt kepada Reuters ketika ditanya apa yang bisa dilakukan oleh Inggris.
Hunt menambahkan, dia berharap untuk menghindari pemberian sanksi kepada China, dengan mengatakan: "Saya berharap tidak terjadi seperti itu sama sekali."
"Ada cara untuk mengatasi hal ini, yaitu bagi pemerintah Hong Kong adalah mendengarkan kekhawatiran rakyat Hong Kong mengenai kebebasan mereka," lanjut dia.
China pada Senin mengatakan bahwa Inggris tidak lagi memiliki tanggung jawab untuk Hong Kong, dan perlu menghentikan "campur tangan" dalam urusan kota tersebut.
Kecemasan akan kendali China
China membantah mencampuri urusan Hong Kong, meskipun para pengunjuk rasa mengatakan undang-undang ekstradisi adalah bagian dari langkah kendali oleh China daratan.
Hunt, kandidat pengganti Theresa May sebagai Perdana Menteri mengatakan dalam kampanye di Belfast bahwa banyak pendukung pengunjuk rasa yang cemas akan tayangan demo pada Senin.
Protes itu menciptakan krisis baru bagi Presiden China Xi Jinping, yang sedang berkutat dalam perang dagang dengan Amerika Serikat, dan membuat ekonomi lesu serta ketegangan di Laut China Selatan.
China dan Inggris menandatangani deklarasi bersama pada 1984 untuk pengembalian Hong Kong.
Hari Senin kemarin (1/7), merupakan perayaan 22 tahun penyerahan kembali Hong Kong kepada China pada 1997, dan sebagian pengunjuk rasa menggantung bendera Inggris di salah satu ruang Dewan Legislatif setelah berhasil memasuki gedung tersebut.
China mengatakan pada 2017, deklarasi bersama China-Inggris merupakan dokumen sejarah yang tidak terlalu penting, dan berulang kali memperingatkan Inggris untuk tidak mencampuri masalah Hong Kong.
Inggris menolak pandangan tersebut dan menyebut sikap mereka bukan mencampuri urusan China dengan tidak semestinya.
"Deklarasi bersama itu masih berlaku, (tapi) kami tidak berada di situ untuk mendikte dan mengajari pemerintah China maupun Hong Kong," kata Menteri Muda Luar Negeri Alan Duncan.
Sumber: Reuters
Baca juga: Ribuan orang berunjuk rasa di Hongkong memprotes UU ekstradisi baru
Aparat kepolisian bergerak maju setelah kerumunan menyerbu gedung perwakilan rakyat Hong Kong pada Senin, yang bertepatan dengan peringatan pengembalian wilayah itu ke China, untuk memprotes rancangan undang-undang ekstradisi ke China daratan.
Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mengecam kekerasan yang terjadi di kedua belah pihak, dan memperingatkan konsekuensi-konsekuensi jika China mengabaikan janji yang dibuat saat mengambil kembali Hong Kong, yaitu memberikan kebebasan yang tidak dinikmati di China daratan, termasuk hak untuk berunjuk rasa.
"Kami perjelas bahwa kami berada di belakang rakyat Hong Kong dalam mempertahankan kebebasan dan kita sudah merundingkannya saat menyetujui pengembalian pada 1977 dan kita bisa mengingatkan setiap orang bahwa kami mengharapkan semua negara menghormati kewajiban-kewajiban internasional mereka," kata Hunt kepada Reuters ketika ditanya apa yang bisa dilakukan oleh Inggris.
Hunt menambahkan, dia berharap untuk menghindari pemberian sanksi kepada China, dengan mengatakan: "Saya berharap tidak terjadi seperti itu sama sekali."
"Ada cara untuk mengatasi hal ini, yaitu bagi pemerintah Hong Kong adalah mendengarkan kekhawatiran rakyat Hong Kong mengenai kebebasan mereka," lanjut dia.
China pada Senin mengatakan bahwa Inggris tidak lagi memiliki tanggung jawab untuk Hong Kong, dan perlu menghentikan "campur tangan" dalam urusan kota tersebut.
Kecemasan akan kendali China
China membantah mencampuri urusan Hong Kong, meskipun para pengunjuk rasa mengatakan undang-undang ekstradisi adalah bagian dari langkah kendali oleh China daratan.
Hunt, kandidat pengganti Theresa May sebagai Perdana Menteri mengatakan dalam kampanye di Belfast bahwa banyak pendukung pengunjuk rasa yang cemas akan tayangan demo pada Senin.
Protes itu menciptakan krisis baru bagi Presiden China Xi Jinping, yang sedang berkutat dalam perang dagang dengan Amerika Serikat, dan membuat ekonomi lesu serta ketegangan di Laut China Selatan.
China dan Inggris menandatangani deklarasi bersama pada 1984 untuk pengembalian Hong Kong.
Hari Senin kemarin (1/7), merupakan perayaan 22 tahun penyerahan kembali Hong Kong kepada China pada 1997, dan sebagian pengunjuk rasa menggantung bendera Inggris di salah satu ruang Dewan Legislatif setelah berhasil memasuki gedung tersebut.
China mengatakan pada 2017, deklarasi bersama China-Inggris merupakan dokumen sejarah yang tidak terlalu penting, dan berulang kali memperingatkan Inggris untuk tidak mencampuri masalah Hong Kong.
Inggris menolak pandangan tersebut dan menyebut sikap mereka bukan mencampuri urusan China dengan tidak semestinya.
"Deklarasi bersama itu masih berlaku, (tapi) kami tidak berada di situ untuk mendikte dan mengajari pemerintah China maupun Hong Kong," kata Menteri Muda Luar Negeri Alan Duncan.
Sumber: Reuters
Baca juga: Ribuan orang berunjuk rasa di Hongkong memprotes UU ekstradisi baru