Menristek mengaku sudah mengantongi izin presiden datangkan rektor asing
Kamis, 1 Agustus 2019 14:32 WIB
Menristekdikti Mohamad Nasir menyiram air bunga kepada para dokter baru Undip Semarang yang diambil sumpahnya, Kamis (1/8/2019). (ANTARA News/I.C.Senjaya)
Semarang (ANTARA) - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengaku telah mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo soal rencana pemerintah yang akan mendatangkan rektor asing.
"Sudah saya sampaikan secara lisan, Bapak Presiden setuju," katanya usai menghadiri pengambilan sumpah dokter baru Universitas Diponegoro di Semarang, Jawa Tengah, Kamis.
Selanjutnya, kata dia, rencana tersebut akan disampaikan dalam rapat kabinet agar dapat direspons.
Tahapan berikutnya, menurut dia, akan dilakukan perbaikan terhadap tata kelola serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Budget, sistem akan ditata. Undang-undang harus diperbaiki," katanya.
Baca juga: Kemenristekdikti menindaklanjuti rencana perekrutan rektor luar negeri
Ia menuturkan di Indonesia terdapat sekitar 4.700 perguruan tinggi.
Penerapan wacana rektor asing yang akan dimulai pada 2020 itu, kata dia, diawali dengan pemetaan perguruan tinggi yang akan melaksanakannya.
Pada tahap awal, lanjut dia, akan diambil contoh di dua sampai lima perguruan tinggi untuk pelaksanaannya.
"Bisa PTNBH, bisa swasta, akan dilihat dulu," katanya.
"Sudah saya sampaikan secara lisan, Bapak Presiden setuju," katanya usai menghadiri pengambilan sumpah dokter baru Universitas Diponegoro di Semarang, Jawa Tengah, Kamis.
Selanjutnya, kata dia, rencana tersebut akan disampaikan dalam rapat kabinet agar dapat direspons.
Tahapan berikutnya, menurut dia, akan dilakukan perbaikan terhadap tata kelola serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Budget, sistem akan ditata. Undang-undang harus diperbaiki," katanya.
Baca juga: Kemenristekdikti menindaklanjuti rencana perekrutan rektor luar negeri
Ia menuturkan di Indonesia terdapat sekitar 4.700 perguruan tinggi.
Penerapan wacana rektor asing yang akan dimulai pada 2020 itu, kata dia, diawali dengan pemetaan perguruan tinggi yang akan melaksanakannya.
Pada tahap awal, lanjut dia, akan diambil contoh di dua sampai lima perguruan tinggi untuk pelaksanaannya.
"Bisa PTNBH, bisa swasta, akan dilihat dulu," katanya.
Pewarta : Immanuel Citra Senjaya
Editor : Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Anggota DPR menyarankan Presiden Prabowo pimpin langsung reformasi Polri
12 September 2025 18:51 WIB
Komisi III setuju gaji Polri naik diikuti pengawasan agar kinerja meningkat
20 January 2025 20:00 WIB, 2025
Menristekdikti mengajukan dana abadi perguruan tinggi masuk peringkat 200 dunia
17 August 2019 2:05 WIB, 2019
KPK telusuri sumber pemberi gratifikasi kepada anggota Komisi VI Bowo Sidik
04 May 2019 20:19 WIB, 2019
Menristekdikti: mahasiswa harus dididik keterampilan yang belum tergantikan mesin
10 January 2019 20:23 WIB, 2019