Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan mendata sebanyak 40.081 seniman yang terdampak pandemi COVID-19 di Tanah Air.
"Hingga saat ini, jumlah seniman yang terdata sebanyak 40.081. Angka ini terus bertambah hingga pendataan ditutup pada Rabu (8/4) dini hari," ujar Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, dalam konferensi pers daring di Jakarta, Selasa.
Hilmar menambahkan para pekerja seni terkena dampak dari COVID-19, karena tidak ada lagi pertunjukan hingga festival. Rata-rata penghasilan pekerja seni tersebut sekitar Rp5 juta per bulan, namun dikarenakan tidak ada lagi acara maka mereka tidak mendapatkan penghasilan.
Untuk solusinya, Kemendikbud membaginya menjadi dua skema. Pertama, untuk seniman dengan kriteria yang berpenghasilan di bawah 10 juta per bulan, sudah berkeluarga, tidak memiliki program lain, dan belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), maka diusulkan untuk mendapatkan program PKH dari Kementerian Sosial.
"Jumlah dari yang mendaftar tersebut sekitar 11.873 pekerja seni atau 29,62 persen," jelas dia.
Kedua, seniman yang mempunyai penghasilan di bawah 10 juta per bulan, tidak punya penghasilan lain, belum berkeluarga, belum mendapatkan bantuan sosial, maka diusulkan untuk mendapatkan kartu prakerja. Jumlah sekitar 9.122 dari jumlah seniman yang terdata tersebut.
Hilmar menambahkan dirinya sudah berkoordinasi dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, yang kemudian diteruskan kepada Presiden Joko Widodo.
Sementara untuk pekerja seni yang tidak termasuk dua skema tersebut, Kemendikbud menyiapkan platform daring yang disiarkan melalui media sosial yakni budayasaya.
Melalui platform daring tersebut, lanjut Hilmar, seniman dapat terus berkegiatan seni. Dia berharap melalui pertunjukan daring itu memiliki dampak, tidak hanya pada seniman tapi juga teknisi yang berada di belakang layar.
"Untuk Direktorat Jenderal Kebudayaan sendiri, ada beberapa anggaran yang digeser. Misalnya Indonesiana, seharusnya dilakukan di 40 daerah namun dibatalkan, dan anggarannya dialihkan ke pertunjukan daring," terang dia.
Kemendikbud juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membantu seniman yang terkena dampak COVID-19 itu.*Hilmar berharap pemerintah daerah juga turut serta membantu meringankan beban seniman pada saat situasi sulit seperti saat ini. *
"Hingga saat ini, jumlah seniman yang terdata sebanyak 40.081. Angka ini terus bertambah hingga pendataan ditutup pada Rabu (8/4) dini hari," ujar Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, dalam konferensi pers daring di Jakarta, Selasa.
Hilmar menambahkan para pekerja seni terkena dampak dari COVID-19, karena tidak ada lagi pertunjukan hingga festival. Rata-rata penghasilan pekerja seni tersebut sekitar Rp5 juta per bulan, namun dikarenakan tidak ada lagi acara maka mereka tidak mendapatkan penghasilan.
Untuk solusinya, Kemendikbud membaginya menjadi dua skema. Pertama, untuk seniman dengan kriteria yang berpenghasilan di bawah 10 juta per bulan, sudah berkeluarga, tidak memiliki program lain, dan belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), maka diusulkan untuk mendapatkan program PKH dari Kementerian Sosial.
"Jumlah dari yang mendaftar tersebut sekitar 11.873 pekerja seni atau 29,62 persen," jelas dia.
Kedua, seniman yang mempunyai penghasilan di bawah 10 juta per bulan, tidak punya penghasilan lain, belum berkeluarga, belum mendapatkan bantuan sosial, maka diusulkan untuk mendapatkan kartu prakerja. Jumlah sekitar 9.122 dari jumlah seniman yang terdata tersebut.
Hilmar menambahkan dirinya sudah berkoordinasi dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, yang kemudian diteruskan kepada Presiden Joko Widodo.
Sementara untuk pekerja seni yang tidak termasuk dua skema tersebut, Kemendikbud menyiapkan platform daring yang disiarkan melalui media sosial yakni budayasaya.
Melalui platform daring tersebut, lanjut Hilmar, seniman dapat terus berkegiatan seni. Dia berharap melalui pertunjukan daring itu memiliki dampak, tidak hanya pada seniman tapi juga teknisi yang berada di belakang layar.
"Untuk Direktorat Jenderal Kebudayaan sendiri, ada beberapa anggaran yang digeser. Misalnya Indonesiana, seharusnya dilakukan di 40 daerah namun dibatalkan, dan anggarannya dialihkan ke pertunjukan daring," terang dia.
Kemendikbud juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membantu seniman yang terkena dampak COVID-19 itu.*Hilmar berharap pemerintah daerah juga turut serta membantu meringankan beban seniman pada saat situasi sulit seperti saat ini. *