Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencanangkan program "Gerbang Segoro" dalam rangka membangun sektor kelautan dan perikanan secara sistematis dan terintegrasi dari hulu sampai hilir yang diharapkan menjadi daya ungkit perekonomian masyarakat.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulon Progo Trenggono Trimulyo di Kulon Progo, Minggu, mengatakan program Gerbang Segoro melibatkan 434 kelompok pembudi daya ikan (pokdakan), 31 kelompok usaha bersama (KUB) nelayan, 24 kelompok pengawas masyarakat (pokmaswas) dan 60 pengolah dan pemasar produk ikan (poklahsar).
"Program Gerbang Segoro ini akan menjadi budaya membangun di Kulon Progo, terutama sektor kelautan dan perikanan. Budaya membangun Gerbang Segoro harus dilakukan secara sistematis dan terintegrasi hulu-hilir secara bertahap," kata Trenggono.
Ia mengatakan tahapan dalam program Gerbang Segoro ini mulai dari penumbuhan, yaitu memperkuat sistem pengembangan usaha perikanan tangkap dan perikanan budi daya secara utuh hulu-hilir melalui penguatan kelembagaan kelompok perikanan, pengadaan prasarana dan sarana produksi, sekolah lapang dan temu usaha.
Tahap berikutnya adalah pengembangan, yaitu memperkuat kelembagaan perikanan dalam mengakses informasi teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran melalui penguatan kapasitas pelaku / pengelola dan penguatan hilirisasi produk.
Selanjutnya tahap kemandirian, yaitu meningkatkan nilai tambah produk komoditas perikanan dan pendapatan kelompok perikanan melalui nota kesepahaman bersama (MoU) dukungan pemerintah dan regulasi kebijakan, penguatan permodalan dan kelembagaan, pengembangan jaringan pemasaran, dan pengembangan pusat ekonomi daerah.
"Kami optimistis, program Gerbang Segoro ini mampu mendongkrak produksi perikanan tangkap dan budi daya di Kulon Progo, serta mendongkrak ekonomi masyarakat," katanya.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo Sutedjo meminta DKP melakukan kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dalam rangka percepatan mewujudkan Gerbang Segoro, sehingga dampaknya cepat dirasakan masyarakat.
DKP perlu menjalin kerja sama dan komunikasi dengan OPD lain, yakni Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Koperasi dan UKM.
Sinergitas antar OPD harus dibangun untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam capaian kinerja OPD. Contohnya, saya rasa Mina Kelapa yang berlokasi di Desa Bojong, Kecamatan Panjatan yang merupakan perpaduan kegiatan antara perikanan dan perkebunan juga perlu dilanjutkan kembali pembangunannya dan dapat dikembangkan sebagai lokasi wisata edukasi dan wisata kuliner terpadu melalui kolaborasi antar OPD.
"Hal ini mengingat dengan keterbatasan penganggaran Gerbang Segoro melalui APBD Kabupaten, mohon kiranya kepada Paniradya Pati Keistimewaan DIY dapat memberikan dukungan penganggaran melalui dana keistimewaan, baik melalui bantuan keuangan khusus (BKK) kabupaten maupun BKK desa," katanya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulon Progo Trenggono Trimulyo di Kulon Progo, Minggu, mengatakan program Gerbang Segoro melibatkan 434 kelompok pembudi daya ikan (pokdakan), 31 kelompok usaha bersama (KUB) nelayan, 24 kelompok pengawas masyarakat (pokmaswas) dan 60 pengolah dan pemasar produk ikan (poklahsar).
"Program Gerbang Segoro ini akan menjadi budaya membangun di Kulon Progo, terutama sektor kelautan dan perikanan. Budaya membangun Gerbang Segoro harus dilakukan secara sistematis dan terintegrasi hulu-hilir secara bertahap," kata Trenggono.
Ia mengatakan tahapan dalam program Gerbang Segoro ini mulai dari penumbuhan, yaitu memperkuat sistem pengembangan usaha perikanan tangkap dan perikanan budi daya secara utuh hulu-hilir melalui penguatan kelembagaan kelompok perikanan, pengadaan prasarana dan sarana produksi, sekolah lapang dan temu usaha.
Tahap berikutnya adalah pengembangan, yaitu memperkuat kelembagaan perikanan dalam mengakses informasi teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran melalui penguatan kapasitas pelaku / pengelola dan penguatan hilirisasi produk.
Selanjutnya tahap kemandirian, yaitu meningkatkan nilai tambah produk komoditas perikanan dan pendapatan kelompok perikanan melalui nota kesepahaman bersama (MoU) dukungan pemerintah dan regulasi kebijakan, penguatan permodalan dan kelembagaan, pengembangan jaringan pemasaran, dan pengembangan pusat ekonomi daerah.
"Kami optimistis, program Gerbang Segoro ini mampu mendongkrak produksi perikanan tangkap dan budi daya di Kulon Progo, serta mendongkrak ekonomi masyarakat," katanya.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo Sutedjo meminta DKP melakukan kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dalam rangka percepatan mewujudkan Gerbang Segoro, sehingga dampaknya cepat dirasakan masyarakat.
DKP perlu menjalin kerja sama dan komunikasi dengan OPD lain, yakni Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Koperasi dan UKM.
Sinergitas antar OPD harus dibangun untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam capaian kinerja OPD. Contohnya, saya rasa Mina Kelapa yang berlokasi di Desa Bojong, Kecamatan Panjatan yang merupakan perpaduan kegiatan antara perikanan dan perkebunan juga perlu dilanjutkan kembali pembangunannya dan dapat dikembangkan sebagai lokasi wisata edukasi dan wisata kuliner terpadu melalui kolaborasi antar OPD.
"Hal ini mengingat dengan keterbatasan penganggaran Gerbang Segoro melalui APBD Kabupaten, mohon kiranya kepada Paniradya Pati Keistimewaan DIY dapat memberikan dukungan penganggaran melalui dana keistimewaan, baik melalui bantuan keuangan khusus (BKK) kabupaten maupun BKK desa," katanya.