Jakarta (ANTARA) - India sedang merencanakan aturan baru untuk baterai yang digunakan pada kendaraan listrik (EV) sederhana seperti skuter, sepeda motor, dan becak roda tiga.
Dikutip dari Reuters, Minggu, kebijakan tersebut mengatur baterai di EV sederhana itu agar dapat ditukar dengan model yang berbeda (battery swap), sebagai bagian dari kebijakan baru yang diusulkan yang dirilis oleh lembaga pemerintahan India, Niti Aayog.
Niti Aayog mengatakan rancangan kebijakan, yang mengusulkan standar untuk dimensi paket baterai dan konektor pengisian daya untuk mendukung interoperabilitas, akan memisahkan biaya baterai dari biaya awal untuk membeli kendaraan listrik, guna mendorong adopsi EV.
Baterai yang dapat ditukar saat ini tidak digunakan di segmen skuter listrik yang tumbuh cepat di India pada skala komersial apa pun.
Rancangan kebijakan tidak mencakup rincian rencana investasi apa pun. Ini akan terbuka untuk komentar publik hingga 5 Juni, setelah itu kebijakan akhir akan dihasilkan. Setelah selesai, itu akan berlaku hingga 31 Maret 2025.
Niti Aayog juga telah mengusulkan penawaran insentif kepada pembeli untuk pembelian EV dengan baterai yang dapat ditukar.
Meskipun tidak memberikan rincian lebih lanjut, Reuters sebelumnya telah melaporkan bahwa insentif bisa mencapai 20 persen dari total biaya sewa baterai.
India mengatakan pada Februari akan memperkenalkan kebijakan baru untuk pertukaran baterai guna meningkatkan penjualan EV, yang merupakan kunci agenda pengurangan karbon dan perubahan iklim yang sebelumnya disuarakan oleh Perdana Menteri Narendra Modi.
Langkah ini merupakan dorongan bagi perusahaan seperti Reliance Industries India dan BP Plc Inggris, yang tahun lalu membentuk usaha patungan pertukaran baterai di negara tersebut.
Lainnya di bidang baterai EV di India termasuk Jepang Honda Motor, India start-up Sun Mobility, dan pembuat sepeda motor Hero MotoCorp yang telah membentuk kemitraan dengan perusahaan Taiwan Gogoro.
Dikutip dari Reuters, Minggu, kebijakan tersebut mengatur baterai di EV sederhana itu agar dapat ditukar dengan model yang berbeda (battery swap), sebagai bagian dari kebijakan baru yang diusulkan yang dirilis oleh lembaga pemerintahan India, Niti Aayog.
Niti Aayog mengatakan rancangan kebijakan, yang mengusulkan standar untuk dimensi paket baterai dan konektor pengisian daya untuk mendukung interoperabilitas, akan memisahkan biaya baterai dari biaya awal untuk membeli kendaraan listrik, guna mendorong adopsi EV.
Baterai yang dapat ditukar saat ini tidak digunakan di segmen skuter listrik yang tumbuh cepat di India pada skala komersial apa pun.
Rancangan kebijakan tidak mencakup rincian rencana investasi apa pun. Ini akan terbuka untuk komentar publik hingga 5 Juni, setelah itu kebijakan akhir akan dihasilkan. Setelah selesai, itu akan berlaku hingga 31 Maret 2025.
Niti Aayog juga telah mengusulkan penawaran insentif kepada pembeli untuk pembelian EV dengan baterai yang dapat ditukar.
Meskipun tidak memberikan rincian lebih lanjut, Reuters sebelumnya telah melaporkan bahwa insentif bisa mencapai 20 persen dari total biaya sewa baterai.
India mengatakan pada Februari akan memperkenalkan kebijakan baru untuk pertukaran baterai guna meningkatkan penjualan EV, yang merupakan kunci agenda pengurangan karbon dan perubahan iklim yang sebelumnya disuarakan oleh Perdana Menteri Narendra Modi.
Langkah ini merupakan dorongan bagi perusahaan seperti Reliance Industries India dan BP Plc Inggris, yang tahun lalu membentuk usaha patungan pertukaran baterai di negara tersebut.
Lainnya di bidang baterai EV di India termasuk Jepang Honda Motor, India start-up Sun Mobility, dan pembuat sepeda motor Hero MotoCorp yang telah membentuk kemitraan dengan perusahaan Taiwan Gogoro.